Adian Napitupulu dan Deddy Sitorus Potensi Lolos ke Senayan,Beda Nasib dengan Masinton Pasaribu

TRIBUN-MEDAN.com - Nasib Masinton Pasaribu tak semujur rekan separtainya Adian Napitupulu dan Deddy Sitorus. 

Kader PDIP ini sama-sama berjuang sebagai Caleg DPR RI. Tiga kader militan PDIP ini sudah cukup terkenal dan mantan aktivis reformasi. 

Ketika Jokowi tak memberi dukungan ke Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024, tiga tokoh ini langsung melancarkan serangan ke Jokowi. 

Apalagi, saat Gibran Rakabuming, anak sulung Jokowi maju dalam Pilpres dan berdampingan dengan Prabowo Subianto yang jelas lawan dari kubu PDI Perjuangan. 

Serangan dari tiga tokoh yang vokal ini mengisi banyak berita media. Namun di samping berjuang di Pilpres, mereka juga turut memperebutkan kursi di DPR RI. 

Namun, dari tiga tokoh ini, cuma Masinton Pasaribu yang terancam tidak lolos sebab memperoleh suara yang rendah. 

Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terancam tidak lolos ke Senayan. 

Masinton Pasaribu sempat mempopulerkan istilah 'Samsul' yang ditujukan ke Gibran Rakabuming.  'Samsul' merupakan singkatan dari Asam Sulfat. Masinton memberi julukan Samsul ke Gibran karena putra sulung Jokowi itu sempat salah mengucapkan antara Asam Folat dan Asam Sulfat.

Masinton juga mempopulerkan julukan belimbing sayur ke Gibran. 

"Belimbing sayur itu oleh netizen memiliki karakter asem, kecut dan karakternya mudah rontok. Sedangkan samsul itu oleh netizen adalah singkatan dari asam sulfat," kata Masinton Pasaribu kepada wartawan, Kamis (21/12/2023).

Asam sulfat ini menjadi ramai diperbincangkan setelah Gibran salah ucap asam folat. Gibran juga sudah mengakui kekeliruannya dan meminta maaf. Masinton menyebut istilah-istilah dari netizen merupakan suara atas realita yang terjadi.

Masinton mengaku hanya mengekspresikan suara netizen itu, salah satunya video dirinya menyemangati 'Pak Samsul'.

"Netizen itu adalah bagian dari suara publik yang menyampaikan opini dan kritiknya terhadap realita yang terjadi. Saya mengikuti opini dan kritik netizen dengan mengekspresikannya," ucapnya.

"Kritik publik wajib didengar dan disampaikan," imbuhnya.

Masinton merupakan petahana di DPR RI. Sebelumnya dia berada di Komisi III DPR RI.  Sekarang Masinton kembali maju. 

Masinton Pasaribu maju dalam Daerah Pemilihan Jakarta II. Masinton Pasaribu cuma meraih 19.234 suara berdasarkan real count KPU dengan data masuk 60 persen. 

Bahkan, Masinton masih kalah dari Once Mekel, eks Vokalis Dewa 19. Masinton berada di perolehan suara sedikit bersama dengan pendatang baru, Chong Sung Kim dari Partai Golkar. 

Adian Napitupulu Berpotensi Lolos DPR RI 

Politisi PDIP Adian Napitupulu, merengkuh 40.304 suara. Suara ini terbilang cukup banyak di Dapil Jawa Barat V. 

Adian mengungguli seluruh caleg PDIP dari dapil Jawa Barat V, termasuk Anang Hermansyah yang meraih 19.584 suara.

Adapun, secara total di dapil Jawa Barat V, PDIP masih menjadi jawara dengan perolehan suara mencapai 18,15 persen.

Partai Golkar menyusul dengan 15,61 persen dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di urutan ketiga dengan 11,88 persen suara.

Adian Napitupulu baru-baru ini juga menyuarakan tentang Hak Angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres.

Adian menyindir bahwa di DPR tidak ada sosok paman yang akan menghalangi proses pengungkapan kecurangan melalui hak angket. Paman diduga mengarah pada paman dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yakni eks Ketua Makhamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

"Yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya, yang bisa kita harapkan di hak angket, karena di situ enggak ada pamannya," kata Adian saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Adian lantas meyakini bahwa seluruh partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di parlemen juga mendukung gagasan hak angket.

Dia pun menegaskan bahwa PDI-P solid menggulirkan hak angket walau yang baru bicara adalah capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan dirinya. Diketahui, Adian tidak menduduki jabatan strategis di Fraksi PDI-P DPR.

Tetapi, ada Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Fraksi Utut Adianto hingga Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.

"Tapi, di DPP ada sekjen dan segala macam. Jadi, menurut saya, itu sudah enggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid," ujar Adian menegaskan.

Anggota DPR ini mengatakan, sikap partai terhadap hak angket juga sudah terwakili oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Oleh karena itu, menurut Adian, sikap Fraksi PDI-P tentang wacana hak angket tak perlu diragukan lagi.

Di lain sisi, Adian selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ganjar-Mahfud turut mengungkapkan bahwa hak angket didukung seluruh relawan pasangan calon (paslon) nomor urut 3.

Bahkan, menurut dia, pihak relawan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga sudah berkomunikasi terkait hak angket.

"Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan, dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satu pun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear," kata Adian.

Deddy Sitorus Lanjutkan Posisi Sebagai Anggota DPR RI

Politikus PDIP Deddy Sitorus meraup suara cukup banyak atau sekitar 50 ribu pemilih. 

Deddy Sitorus kembali maju dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Ia berhasil mempertahankan kursinya di DPR RI. 

Sebelumnya, Deddy Sitorus kerap mengkritik Jokowi setelah berseteru dengan PDIP. 

Terbaru Deddy Sitorus yang juga Jubir TPN Ganjar-Mahfud berbicara tentang Hak Angket.

Kata Deddy, Hak angket DPR tentang Pemilu 2024 tidak perlu diframing seolah-olah seperti drama yang menakutkan.

Pasalnya, hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Deddy, pada tahun 1950-an, ada hak angket tentang penggunaan devisa yang diajukan saat pemerintahan Presiden Soekarno. Pada zaman Presiden Soeharto, ada hak angket tentang Pertamina.

Begitu pula zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ada hak angket tentang Bulog Gate dan Brunei Gate. Selanjutnya, di zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ada hak angket tentang Dana Non Budgeter Bulog.

Sementara itu, di zaman Presiden SBY tercatat ada banyak hak angket yang dilakukan DPR, antara lain hak angket tentang Pertamina, hak angket impor beras, hak angket penyelesaian kasus BLBI, hak angket DPT Pemilu Tahun 2009, hak angket Bank Century, serta hak angket tentang KPK pada tahun 2017.

"Jadi saya bingung sejak kapan hak angket menjadi drama yang menakutkan? Dalam sejarah bangsa ini dari zaman Bung Karno sudah ada hak angket tentang penggunaan devisa, itu tahun 50-an. Tapi sekarang ada framing seolah-olah hak angket ini sesuatu yang salah, bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan nalar publik, dan sesuatu yang haram," kata Deddy, seperti dikutip Jumat (1/3/2024).

Menurut dia, hak angket tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 seharusnya tidak mendapat penolakan oleh partai peserta pemilu, bahkan pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Hal itu disebabkan penyelenggaraan Pemilu 2024 menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat terkait berbagai kejanggalan dan kecurangan yang terjadi secara telanjang serta mudah diketahui melalui media sosial (medsos) dan media mainstream tanpa perlu melakukan investigasi.

Berbagai kecurangan itu, antara lain terkait politisasi bansos, money politic, pengerahan aparat, intimidasi, quick count, hingga Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang error.

"Pertanyaan-pertanyaan ini yang membutuhkan hak angket agar bisa menyelidiki dan membuka persoalan. Mempercakapkan masalah ini dalam forum DPR melalui hak angket adalah hal yang konstitusional, meskipun saat ini yang sangat gerah justru orang yang di-framing menjadi pemenang pemilu," ujar Deddy

(*/tribun-medan.com)