TEMPO.CO, Jakarta – Aparat kepolisian membubarkan aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara wilayah Jakarta di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 28 Oktober 2024. Koordinator Daerah BEM Nusantara Jakarta, Piere Lailossa, mengatakan pembubaran paksa itu terjadi pada pukul 16.00. “Kami dipaksa mundur,” katanya kepada Tempo, Senin, 28 Oktober 2024.
Dalam aksi demonstrasi ini, setidaknya ada seratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta menuntut jalannya pemerintahan Prabowo. Salah satu tuntutannya soal kabinet gemuk yang dinilai memboroskan anggaran negara.
Dalam rekaman video yang dikirimkan Piere, tampak ada bentrok antara massa aksi dengan aparat kepolisian di kawasan Patung Kuda. Dia berujar, salah seorang massa aksi menjadi korban pemukulan oleh aparat kepolisian dalam insiden pembubaran demonstrasi tersebut.
“(Dipukul) tangan kosong. Kami meminta pertanggungjawaban, tapi mereka (polisi) diam saja,” ujarnya.
Piere juga mengatakan, ada upaya pembungkaman oleh aparat kepolisian. Dia menyebut, kabel pengeras suara yang ada di mobil komando massa aksi diputus oleh oknum polisi.
Mulanya aksi ini direncanakan digelar di Istana Negara, Jakarta. Namun, katanya, massa aksi dihadang masuk oleh aparat menuju Jalan Veteran tersebut.
Walhasil, aksi demonstrasi diputuskan berlangsung di sekitaran Patung Kuda. Aksi BEM Nusantara Jakarta berlangsung mulai pukul 14.30 hingga dibubarkan polisi menjelang petang.
“Tadi kami masuknya mau lewat Patung Kuda. Tapi memang sudah ditutup jalannya sama kepolisian. Kami enggak bisa masuk (kawasan Istana Negara),” ucap Piere.
Adapun dalam aksi ini BEM Nusantara wilayah Jakarta membawa tujuh tuntutan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, menolak prajurit TNI aktif menjabat sebagai sekretaris kabinet.
Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo menunjuk eks ajudannya, Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Teddy Indra tercatat masih menjadi prajurit TNI aktif. Istana dan TNI AD menyebut, Teddy tidak perlu pensiun sebagai prajurit lantaran posisinya berada di bawah Menteri Sekretaris Negara.
Tuntutan kedua, mencopot menteri bermasalah yang masih menjabat dan merampingkan kabinet gemuk. Menurut BEM Nusantara wilayah Jakarta, kabinet gemuk ini membuat boros APBN.
Ketiga, segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. BEM Nusantara juga menuntut agar Prabowo segera memberantas mafia pendidikan, mewujudkan pemerataan pendidikan, dan menyejahterakan tenaga pendidik.
Kelima, menuntut pemerintah untuk segera memperkuat sistem perlindungan data. BEM Nusantara juga mengecam upaya pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN.
Menurut BEM Nusantara wilayah Jakarta, pelaksanaan PSN yang dijalankan pemerintah tidak ramah lingkungan dan tidak humanis kepada masyarakat terdampak. Terakhir, mengecam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra soal tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat.
Pilihan editor: Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN