KOMPAS.com – Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, secara terang-terangan meminta Sri Mulyani Indrawati untuk kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Sri Mulyani dipanggil Prabowo ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Kabar penunjukan Sri Mulyani sebagai Menkeu di pemerintahan mendatang sudah berhembus sejak lama. Kinerjanya selama menjadi bendahara negara di era Presiden Jokowi dianggap cukup memuaskan.
“Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali,” kata Sri Mulyani dikutip pada Selasa (15/10/2024).
Sebelum bicara soal penunjukan kembali dirinya sebagai Menkeu, Sri Mulyani mengatakan dirinya dan Prabowo sudah beberapa kali bertemu untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mendengar program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih.
Sri Mulyani menganggap program-program Prabowo yang nantinya dituangkan dalam APBN 2025 juga klop dengan pandangannya. Termasuk kaitannya dengan pengoptimalan peningkatan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta belanja negara dan investasi.
Baca juga: Profil Deng Xiaoping, Tokoh China yang Sangat Diidolakan Prabowo
“Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau,” kata Sri Mulyani.
“Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat, itu menjadi tekanan beliau,” ucapnya lagi.
Sri Mulyani juga akan membantu Prabowo menyelesaikan masalah anggaran yang mungkin berpotensi naik dengan adanya koalisi gemuk yang bisa berujung pada bertambahnya jumlah kementerian/lembaga negara.
“Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan, untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya. Supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif,” beber Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan Prabowo sangat memperhatikan kondisi APBN dan dampaknya kepada masyarakat. Prabowo memberi arahan untuk mengoptimalkan pajak dan belanja negara.
Sri Mulyani juga mengatakan tidak ada pembicaraan soal pemisahan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, beredar wacana pemisahan Ditjen Pajak serta Bea Cukai dari Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN).
Baca juga: 49 Nama Calon Menteri Kabinet Prabowo, Ada Sri Mulyani dan Veronica Tan
Artinya, menurut Sri Mulyani, rencana pembentukan BPN yang terpisah dari Kemenkeu batal dilakukan.
“Pak Prabowo bicara tentang kementerian keuangan sebagai satu Kementerian,” tuturnya.
Perbanyak menteri dari kalangan ahli
Sementara itu Director of Public Policy Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar memberikan tanggapan atas sejumlah nama menteri ekonomi Kabinet Presiden Joko Widodo yang dipanggil oleh Prabowo.
Berita Sri Mulyani dipanggil Prabowo, termasuk beberapa menteri era Jokowi lainnya tersebut berkaitan dengan tugas selanjutnya yang akan diberikan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.
Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani, tampak pula Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Menurut Media, prinsip yang paling sederhana dalam menunjuk menteri adalah pertimbangan meritokrasi dan keahlian teknis.
“Sebenarnya terkait menteri ini prinsip yang paling sederhana adalah semuanya harus berbasis meritokrasi dan keahlian teknis. Jadi itu pesannya (ekonom) Max Weber ya,” kata Media dalam diskusi Celios secara daring pada Senin (14/10/2024) malam.
Baca juga: Sri Mulyani Diminta Jadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo-Gibran
“Bahkan (ekonom) Douglas C North pernah juga berpesan kalau ahli ekonominya adalah teknokrat yang kuat, maka hasilnya juga akan lebih efisien,” tambah dia.
Meski begitu, dia menyadari ada faktor politis yang membuat Prabowo Subianto mau tak mau menyesuaikan sejumlah hal terkait posisi menteri-menterinya.
Media menilai, jika pemerintahan Prabowo ingin lebih baik dari Jokowi, maka setidaknya delapan posisi menteri yang selama ini dipegang oleh profesional tetap diberikan kepada para ahli.
Antara lain Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri BUMN.
“Nah sekarang pertanyaannya mungkin kan enggak ada zaken kabinet (kabinet yang diisi para ahli) gitu ya di kabinetnya Prabowo ke depan. Tadi sore kita sudah menyaksikan ya nama-namanya. Sebetulnya meskipun harapannya kecil, saya berharap ada beberapa pos kementerian yang dipegang harusnya oleh profesional,” ungkap Media.
“Mulai dari Menteri Sosial itu yang pertama, yang kedua ketenagakerjaan, perindustrian itu juga kalau bisa dari profesional, termasuk juga Menteri Perdagangan dan terakhir itu MenkomInfo. Kita tahu betapa kacaunya Menkominfo dalam beberapa kali kasus terakhir gitu ya kita tentu butuh menteri yang lebih profesional,” tegasnya.
Media juga menyarankan, pos-pos menteri yang seharusnya diisi oleh profesional sebaiknya tidak diisi oleh politisi atau fungsionaris parpol.
Baca juga: Prabowo Panggil Calon Menteri, Sri Mulyani dan Veronica Tan Ikut Hadir
(Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu, Dian Erika Nugraeni | Editor: Erlangga Djumena)