TRIBUNKALTIM.CO – Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal merombak dua kementerian tahun depan.
Dua kemementerian yang bakal berubah adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
Pengamat politik ekonomi Indonesia, Ichsanudin Noorsy, setuju dengan usulan pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kabinet Prabowo-Gibran.
Menurutnya Kementerian BUMN selama ini lebih banyak digunakan sebagai alat politik hingga urusan sepak bola tanah air, terlebih pada era kepemimpinan Erick Thohir yang juga merupakan Ketua PSSI.
Baca juga: Gerindra Beber Alasan Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Lama, Rampung H-5 Pelantikan Prabowo
Ichsanudin mengatakan dirinya sudah pernah mengusulkan adanya Badan Pengurus dan Pengelola Usaha Milik Negara.
“Sejak 2005 saya menggagas didirikannya Badan Pengurus dan Pengelola Usaha Milik Negara. Salah satu tujuannya adalah untuk membedakan antara wilayah (entitas) politik dan wilayah (entitas) bisnis,” kata Ichsanudin kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).
Ia mengakui menteri sebagai wakil pemegang saham BUMN punya keleluasaan untuk menunjuk seseorang sebagai komisaris atau direksi.
Namun yang jadi soal adalah apakah penunjukan itu didasarkan pada ukuran akademik, subjektif atau objektif.
Ichsanudin kemudian mencontohkan ketika salah satu pemain naturalisasi timnas sepak bola Indonesia, Ragnar Oratmangoen dipilih sebagai Brand Ambassador Bank Syariah Indonesia.
Ia mempertanyakan rekam jejak Ragnar yang terkait bidang tersebut, sehingga dipilih sebagai brand ambassador.
“Ketika seseorang dinyatakan sebagai ambasador, pertanyaan besarnya, dia sudah punya prestasi apa di bidang itu? Ada nggak jejak, rekam jejak yang menunjukkan dia punya prestasi di bidang itu. Sehingga dia dijadikan ambasador? Nah, ini keputusan politik atau keputusan karier, gitu loh,” kata Ichsanudin.
Berkenaan dengan itu, Ichsanudin menilai Erick Thohir selaku Menteri BUMN lebih banyak bermain politik daripada menyelesaikan urusan ekonomi dan bisnis di tubuh BUMN.
“Di satu sisi memang ada kelihatan peningkatan aset pada BUMN. Tapi pada saat yang sama, dia ngebebanin APBN kayak gimana? Kan gitu ngukur-ngukurnya, begitu juga ketika kita bilang udah ngebebanin APBN lewat Penyertaan Modal Negara yang utangnya juga luar biasa,” kata dia.
3 Tokoh yang Tolak Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Sejumlah nama calon menteri beredar luas dan menjadi perhatian jelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden-Wakil Presiden.
Ada beberapa nama yang beredar yang disebut-sebut ada calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Ternyata, ada pula sejumlah tokoh yang disebut menolak menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Berdasarkan data, setidaknya ada tiga orang yang pernah menolak tawaran menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Baca juga: Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Masih Digodok, Difinalkan Sebelum Pelantikan 20 Oktober 2024
Siapa saja, berikut daftarnya:
1. Hashim Djojohadikusumo
Adik kandung Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya, Prabowo Subianto, dan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
Namun ia menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan.
Pernyataan itu pernah disampaikannya dalam pertemuan APEC Business Advisory’s Council di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Agustus lalu.
“Saya mau sampaikan bahwa supaya ada sebuah kejelasan, saya tidak akan jadi menteri. So, ada lowongan, satu kursi menteri masih ada,” kata Hashim.
Ia juga berkelakar, jabatan yang akan dia pegang sangat terhormat di pemerintahan mendatang.
Dia mengaku akan bertugas menyampaikan pesan dan berkorespondensi di dalam proses birokrasi yang kerap macet.
2. Luhut Binsar Pandjaitan
Purnawirawan jenderal yang merupakan orang kepercayaan Presiden Jokowi ini pada Mei lalu pernah mengungkap bahwa dirinya menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang.
Baca juga: 4 Fakta Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran, Isu Jumlah Menteri 44 Orang hingga Pembentukan Zaken Kabinet
“Beliau sudah minta, saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri saya tidak.
Tapi, saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih diminta,” kata Luhut kepada wartawan di Kawasan Kura Kura Bali, Denpasar, Bali.
Meski menolak tawaran sebagai menteri, Luhut berkenan jika diminta Prabowo menjadi penasihat presiden.
Sebelumnya Luhut memang telah menyatakan niatnya untuk pensiun sebagai menteri.
Meskipun dia mendukung penuh Prabowo dan Gibran, dia tidak mau menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo.
Menurut Luhut, usai menang, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hal itu cukup baginya.
Tetapi, ia mengaku mau jika ditawari menjadi penasihat senior.
Baca juga: PKS tak Targetkan Kursi Menteri di Kabinet Parabowo-Gibran Seperti Nasdem, Sekjen DPP: Santai Aja
Luhut mengatakan semua hal ada waktunya. Tak terkecuali sebagai pejabat, semua pejabat termasuk dirinya punya waktunya masing-masing.
“Kita sebagai pejabat, jangan merasa selamanya kita jadi pejabat. Its the matter of time,” ujar Luhut dalam acara yang disiarkan virtual.
Luhut juga bercerita baru bertanya kepada Jokowi, apa yang akan dia lakukan usai pemilu.
Kepada Luhut, Presiden RI ke-7 itu mengaku mau kembali ke kampung halamannya.
3. Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa mengaku mendapatkan tawaran untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Namun Khofifah menolak tawaran tersebut dan memilih kembali bertarung di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.
Baca juga: Bocoran Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Kader Muhammadiyah disebut dapat Kursi Menteri dan Wamen
Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei lalu saat menghadiri acara halalbihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Khofifah mengatakan dirinya ingin kembali menjadi Gubernur Jawa Timur.
Ia mengaku ingin menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di Jawa Timur melalui program sekolah taruna yang dijalankannya saat menjabat sebagai gubernur.
Pernyataan Khofifah terbukti.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) resmi menetapkan tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Satu di antaranya adalah pasangan Khofifah Indar Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.
Pasangan ini diusung 15 partai politik, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda dan Partai Prima yang tidak lolos verifikasi. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Setuju dengan Usulan Pembubaran Kementerian BUMN, Pengamat: Kerap Dimanfaatkan untuk Politik.
Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram