TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 46.000 bisnis di Israel terpaksa tutup karena terdampak oleh perang di Jalur Gaza.
Tutupnya puluhan ribu bisnis itu disebut memiliki dampak sangat buruk bagi perekonomian Israel.
“Ini jumlah yang sangat besar dan meliputi banyak sektor. Sekitar 77 persen dari bisnis yang tutup sejak permulaan perang, yang jumlahnya sekitar 35.000 bisnis, adalah bisnis kecil dengan karyawan hingga lima orang, dan paling rentan dalam ekonomi,” ujar Yoel Amir, CEO perusahaan layanan informasi dan manajemen risiko kredit bernama asal Israel bernama CofaceBdi, kepada Maariv, dikutip dari The Cradle.
Amir mengatakan bahwa industri yang paling rentan adalah industri konstruksi.
“Dan sebagai akibatnya juga ialah keseluruhan ekosistem yang beroperasi di sekitarnya, yakni industri keramik, AC, alumunium, material pembangunan, dan lainnya. Semua terdampak parah.”
Sektor perdagangan juga terdampak parah. Sektor ini termasuk sektor jasa dan industri fesyen, perabot, hiburan, transportasi, dan pariwisata.
Kini dilaporkan “hampir tidak ada pariwisata asing” di negara Zionis itu.
“Dampak buruk terhadap bisnis terjadi di seluruh negeri, dan hampir tidak ada yang terhindar,” kata Amir.
Sektor pertanian juga menderita. Sektor itu umumnya berada di bagian selatan dan utara yang kini masih menjadi medan pertempuran antara Israel dan Hamas & Hizbullah.
Amir memperkirakan akan 60.000 bisnis Israel yang tutup pada akhir tahun 2024.
Sebagai perbandingam, diperkirakan ada 74.000 bisnis yang tutup saat pandemi Covid-19 tahun 2020.
Baca juga: Israel Memperpanjang Wajib Militer Menjadi 36 Bulan, Banyak Tentara IDF Mati dalam Perang Gaza
“Kita menghadapi masalah sulitnya tenaga kerja, menurunnya penjualan, biaya transportasi dan logistik yang tinggi dan masalah logistik, kurangnya bahan mentah, kurangnya akses ke area pertanian di zona tempur, tidak tersedianya konsumen yang terlibat dalam pertempuran, sulitnya aliran dana, meningkatnya biaya pengadaan, dan lainnya.”
Serangan Hizbullah berdampak parah terhadap sektor binis dan pendidikan di Israel utara.
Puluhan ribu pemukim Israel terpaksa mengungsi karena serangan itu.
“Tujuan kami, yakni membuat kering ekonomi musuh, telah tercapai,” kata Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah pada hari Rabu, (10/7/2024).
Tak hanya Hizbullah, kelompok Houthi di Yaman juga berkontribusi terhadap tumbangnya ekonomi Israel.
Pendapatan di pelabuhan-pelabuhan penting Israel, misalnya Eilat, jauh berkurang setelah Houthi melancarkan operasi militer di Laut Merah.
Pada akhir tahun 2023 pendapatan domestik bruto (PDB) Israel anjlok hingga hampir 20 persen.
Eskalasi yang meningkat antara Israel dan Hizbullah memunculkan kekhawatiran akan pecahnya perang berskala besar di antara keduanya.
Jika perang itu nantinya benar terjadi, ekonomi Israel diperkirakan akan jatuh ke jurang yang lebih dalam.
Beberapa waktu belakangan Hizbullah melalui sejumlah video sudah menujukkan bahwa pihaknya mampu menyerang infrastruktur energi Israel, misalnya fasilitas penyulingan minyak dan tangki gas.
Kerugian ratusan triliun
Baca juga: Hasil Penyelidikan, Tentara Israel Telah Menutupi Kegagalan IDF di Kibbutz Beeri pada 7 Oktober
Pada bulan Mei lalu Bloomberg melaporkan bahwa kerugian ekonomi akibat perang di Gaza selama 7 bulan sudah mencapai sekitar $16 miliar atau sekitar Rp257,8 triliun.
Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Israel menyebut bahwa defisit anggaran selama 12 bulan meningkat hingga sekitar 7 persen dari PDB per April 2024.
Angka defisit itu lebih besar daripada perkiraan pemerintah Israel, yakni 6,6 persen pada tahun 2024.
Sementara itu, pengeluaran meningkat sekitar 36 persen pada empat bulan pertama tahun 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pengeluaran bidang pertahanan menyumbang sepertiga dari jumlah seluruh pengeluaran.
Adapun pendapatan menurun 2,2 persen karena menurunnya pembayaran pajak.
Blommberg menyebut Israel di ambang situasi defisit terbesar dalam sejarahnya. Sebelumnya, bank sentara Israel memperkirakan biaya perang di Gaza mencapai sekitar $64.4 miliar pada periode 2023 dan 2025.
(Tribunnews/Febri)