Rapat Paripurna DPD ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, Jumat (12/7) diwarnai kericuhan.
Momen ini terjadi saat Pimpinan DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti berniat mengetok palu untuk mengesahkan tata tertib DPD RI — yang termasuk di dalamnya terkait pemilihan paket pimpinan DPD periode mendatang.
Para anggota DPD RI pun ramai-ramai melayangkan interupsi. Namun tak satu pun interupsi ini digubris oleh La Nyalla. Ia tetap melanjutkan membaca tata tertib yang sebelumnya direvisi oleh Tim Kerja DPD RI.
“Kami mohon apakah keputusan pimpinan DPD RI dalam rangka pembentuk tatib apakah sesuai dengan tata tertib DPD RI?” kata Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma.
Rapat pun menjadi ricuh, mendadak mikrofon para anggota dimatikan. Para anggota pun berteriak riuh. Namun La Nyalla terus membacakan tata tertib yang akan disahkan.
Para anggota pun merangsek maju ke meja pimpinan. Bahkan ada salah satu anggota yang berusaha menarik palu sidang untuk mencegah tata tertib DPD RI ini disahkan. Momen tarik menarik palu sidang pun sempat terjadi.
La Nyalla dengan cepat meraih palu yang hendak direbut anggota. Juga terdengar panggilan untuk petugas Pengamanan Dalam (Pamdal).
Karena suasana rapat semakin ricuh, pimpinan pun sempat menskors rapat agar suasana rapat kembali kondusif.
Persoalan Tatib yang Bikin Paripurna DPD Ricuh
Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengungkap pemicu Rapat Paripurna ke-12 DPD RI Masa Sidang V 2023-2024 yang berakhir ricuh.
Senator asal Bengkulu itu mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, dalam penyusunan draft peraturan tata tertib (tatib) DPD RI terbaru.
“Diindikasikan oleh sebagian oleh teman-teman ada yang dianggap pasal itu tidak terbuka, tidak transparan, ya, kurang lebih pasti menyangkut hal-hal sarat akan kepentingan,” kata Sultan usai sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7).
Sedangkan para para anggota menilai kinerja Tim Kerja (Timja) dalam menyusun penyempurnaan tata tertib DPD RI tidak transparan, bahkan menyalahi aturan.
Sultan menjelaskan, Timja DPD RI sebenarnya tidak memiliki wewenang dalam menyusun draf penyempurnaan tata tertib DPD RI.
Rapur DPD Ditutup Pelukan Antaranggota, La Nyalla Minta Maaf
Rapat Paripurna DPD RI ke ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, Jumat (12/7), dihujani berbagai interupsi anggota hingga ricuh berebut palu sidang.
Adu mulut antara Pimpinan DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti dan senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, pun sempat terjadi.
Filep pun menuntut permintaan maaf karena tidak terima disebut pengacau sidang karena interupsi-interupsinya saat La Nyalla membacakan draf Tata Tertib DPD RI.
“Saya tidak ingin mendapatkan kata-kata pengacau,” kata Filep.
La Nyalla pun meminta maaf dan mencabut omongannya.
“Oke saudara Filep, saya minta maaf saya cabut omongan saya,” kata La Nyalla.
Para anggota yang sebelumnya saling adu mulut pun berpelukan dan saling bersalaman.