REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan kanan ekstrem, Itamar Ben Gvir, mengatakan bahwa jika bisa, maka ia akan membangun sinagog di kompleks Masjid Al-Asqa di Yerusalem Timur yang diduduki.
Hal itu disampaikan meski berdasarkan perjanjian internasional yang telah lama berlaku, orang Yahudi tidak diizinkan untuk berdoa di lokasi tersebut.
“Jika saya dapat melakukan apa yang saya inginkan, sebuah sinagoge juga akan didirikan di Temple Mount,” kata Ben Gvir kepada Radio Angkatan Darat Israel pada Senin pagi.
Seperti diketahui orang Yahudi menyebut situs Al-Aqsa sebagai Temple Mount.”Jika saya mengatakan bahwa umat Islam tidak diizinkan untuk berdoa, Anda akan membunuh saya.”
Ben Gvir mengatakan bahwa ia tidak akan mencegah seorang Muslim membawa sajadah ke Tembok Barat, sebuah situs penting Yahudi di Kota Tua Yerusalem.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin bahwa tidak ada perubahan dalam status quo di Al-Aqsa.
Masjid Al-Aqsa adalah situs Islam di mana kunjungan, doa, dan ritual non-Muslim dilarang. Demikian menurut perjanjian internasional yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Namun faktanya, kelompok-kelompok Israel, dalam koordinasi dengan pihak berwenang, telah lama melanggar pengaturan yang rumit dan memfasilitasi Yahudi ‘menggerebek’ dan melakukan doa serta ritual keagamaan.
Ben Gvir, dan beberapa politisi sayap kanan lainnya dan anggota pemerintah Israel, telah sering bergabung dalam penggerebekan di Al-Aqsa.
Warga Palestina khawatir bahwa serangan Israel ini meletakkan dasar bagi pembagian masjid antara Muslim dan Yahudi, mirip dengan bagaimana Masjid Ibrahimi di Hebron dibagi pada tahun 1990-an.
‘Provokatif dan tidak bertanggung jawab’
Komentar Ben Gvir dikritik secara luas oleh sejumlah menteri dan politisi Israel.
Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan, menentang status quo di Temple Mount adalah tindakan yang berbahaya, tidak perlu, dan tidak bertanggung jawab. “Tindakan Ben Gvir membahayakan keamanan nasional negara Israel dan status internasionalnya.”
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel mengatakan, pernyataan tidak bertanggung jawab Ben Gvir membahayakan aliansi strategis Israel dengan negara-negara Muslim, yang menurutnya merupakan bagian dari koalisi “dalam perang melawan poros kejahatan Iran”. Arbel adalah anggota partai Shas, sebuah faksi ultra-Ortodoks dalam pemerintahan koalisi yang menolak desakan untuk kehadiran Yahudi yang lebih besar di Al-Aqsa.
Banyak komunitas ultra-Ortodoks meyakini daerah itu suci, dan mengikuti larangan rabi untuk mengunjungi situs tersebut.
Umat Yahudi menyebut situs itu sebagai Temple Mount, tempat dua kuil Yahudi kuno diyakini pernah berdiri.
Kuil pertama diyakini dibangun oleh Raja Solomon dan dihancurkan oleh orang Babilonia, sedangkan kuil kedua dihancurkan oleh orang Romawi.
Di sisi barat daya tembok kuno masjid terdapat Tembok Barat, yang diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya sisa kuil kedua yang masih ada setelah dihancurkan oleh orang Romawi.
Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa banyak pihak melihat kelemahan Netanyahu dalam menghadapi Ben Gvir.
“Ia tidak mampu mengendalikan pemerintah, bahkan ketika ini merupakan upaya yang jelas untuk merusak keamanan nasional kita. Tidak ada kebijakan, tidak ada strategi, dan pada kenyataannya, tidak ada pemerintah,” tambah Lapid.
Benny Gantz, yang keluar dari kabinet perang Israel dua bulan lalu, menulis di X bahwa tidak ada perubahan “dalam status quo bersejarah The Temple Mount”.
“Terlepas dari retorika yang provokatif dan tidak bertanggung jawab dari beberapa pihak, Israel berkomitmen untuk melestarikan status bersejarah ini dan tidak berniat mengubahnya. Kebebasan beribadah akan selalu dijamin di tempat suci tersebut.”