JAKARTA, KOMPAS.com – Beban masyarakat kelas menengah akan semakin bertambah. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi tentu akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah. Namun, untuk kelas bawah, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial sebagai bentuk dari jaring pengaman.
“Namun untuk pendapatan menengah, sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka,” tutur dia, kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).
Baca juga: BBM Subsidi Dibatasi mulai 17 Agustus 2024, Erick Thohir: Jangan Sampai Digunakan Orang Mampu
Padahal sejumlah data menunjukan, pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) misalnya, yang semakin menurun, di mana pada Juni lalu berada di level 123,3.
“Ataupun misalnya PMI manufaktur yang mengindikasikan pelaku usaha menahan laju untuk melakukan ekspansi karena permintaan yang tidak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ujar dia.
Dengan melihat data tersebut, Yusuf meyakini, tingkat konsumsi pada periode mendatang akan semakin melambat. Sebab, dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, masyarakat kelompok menengah akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya.
“Bagi kelas menengah kenaikan ini justru berpotensi menekan daya beli mereka dan berpotensi mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian konsumsi,” ucap Yusuf.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.
“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).
Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.
Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.
“Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat,” kata Luhut.
Baca juga: Beli BBM Subsidi Bakal Dibatasi per 17 Agustus 2024, Pertamina Ikut Arahan Pemerintah