Duduk Perkara Warga Tutup Jalan SMP Petra Surabaya,Berawal RW Minta Iuran Rp140 Juta Per Bulan

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah duduk perkara warga tutup jalan SMP Petra Surabaya.

Adapun warga tutup jalan ke SMP Petra Surabaya.

Terkuak, inilah duduk perkara warga dan pihak sekolah swasta SMP Petra Surabaya hingga videonya berseteru viral di media sosial.

Melalui video yang beredar di media sosial, tampak pihak SMP Petra dan RW sekitar cekcok masalah iuran RW sebesar Rp 32 juta perbulan.

Dilansir Tribun-medan.com dari media online Surya (Tribunnetwork), perseteruan itu dipicu karena pihak RW meminta kenaikan iuran penggunaan jalan senilai Rp 32 juta per bulan.

Namun karena pihak SMP Petra tak setuju, warga pun menutup akses jalan menuju SMP ini.

Dikutip dari akun Intagram wakil walikota Surabaya, Armuji @cakj1, warga menutup satu-satunya akses jalan ke SMP Petra karena merasa keberadaan sekolah itu membuat kemacetan dan polusi.

Warga juga menutup akses jalan karena pihak pengelola SMP Petra enggan menaikkan iuran bulanan yang diminta oleh RW.

Baca juga: GERINDRA Resmi Dukung Komjen Pol Ahmad Luthfi Maju Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah

“Jadi gini pak, awal mulanya masalah kenaikan iuran satpam. Kami itu ada 4 (RW).

Awalnya itu Rp 32 juta per bulan. Per RW,” ucap salah satu perwakilan dari RW dilansir Tribun-medan.com, Jumat (2/8/2024).

“Kalau memang Petra tidak mau, monggo buat jalan sendiri di belakang.” lanjut warga.

Pihak RW meminta iuran penjagaan dan lain-lain sebesar Rp 32 juta per bulan.

Kemudian ada 4 RW sehingga pihak sekolah harus membayar sebesar Rp 128 juta.

Namun pihak sekolah meminta membayar Rp 100 juta untuk 4 RW atau setiap RW akan mendapat Rp 25 juta.

Selain itu, pihak SMP Petra pun mengklaim jika laporan keuangan yang dibuat oleh pihak RW tidak ada validasi.

Bahkan pihak SMP Petra mengatakan jika itu adalah pungutan liar.

Sehingga pihak SMP Petra enggan membayarkan uang itu.

“Jadi gini, membayar BPJS, uang BPJS dititipkan ke security, namanya Pak Ishadi, tak tanya, apakah benar ini uang ini dibayarkan ke BPJS, enggak pak malah dibuat beli rokok,” ucap perwakilan dari SMP Petra.

Wakil Walikota Surabaya, Armuji pun datang ke lokasi untuk memediasi kedua pihak.

Namun sayang, mediasi ini tak mendapatkan hasil karena dua pihak menolak.

“Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umumn pemkot,” jelas Armuji dikutip dari Surya.

Namun sayang, permasalahan ini belum ada titik temu.

Baca juga: SOSOK Citra Pitriyami, Kakak Cakra Khan Maju Pilkada 2024, Nyalon Wakil Bupati Pangandaran

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan akun Instagram @cakj1, tampak pihak sekolah menjelaskan kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan untuk guru dan murid.

Kemudian, perwakilan warga menjelaskan keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan. Selain itu, pengelola SMP itu enggan menaikkan iuran yang diminta para RW.

“Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah,” tulis akun Instagram @cakj1.

Mengenai hal itu, Armuji mengatakan, permasalahan tersebut bermula saat pihak SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo, melaporkan terkait iuran warga setempat.

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan. Sebab, uang dengan total Rp 140 juta tersebut dinilai terlalu besar.

“Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan,” kata Armuji ketika dihuhungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024).

Sedangkan, pihak RW menyebut bahwa kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan. Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai sekuriti.

Baca juga: Pasangan Sahrul Gunawan-Gun Gun Optimis Menang di Pilkada Kabupaten Bandung Usai Didukung Golkar

Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak. Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

“Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot,” jelasnya.

Selain itu, pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga, dan ternyata banyak sisa.

“Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak,” ujarnya.

Dengan demikian, Armuji menyerahkan keputusan soal iuran itu ke pihak sekolah, apakah akan melapor ke polisi atau tidak.

(*/Tribun-medan.com)

 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram , Twitter dan WA Channel