GAZA, KOMPAS.TV – Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mendeklarasikan daerahnya terkena epidemi polio seiring serangan Israel yang telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Pihak kementerian menegaskan intervensi segera diperlukan untuk mencegah menyebarnya virus polio.
Epidemi polio dideklarasikan di Gaza usai ditemukan virus yang bisa menyebabkan kelumpuhan anak tersebut di saluran air yang kotor. Polio adalah penyakit yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian.
Baca Juga: Krisis Kesehatan Baru di Gaza: Ditemukan Virus Polio di Saluran Pembuangan
Juru bicara Badan Kesehatan Dunia (WHO), Margaret Harris menyebut perang Israel di Gaza telah menyia-nyiakan upaya pemberantasan polio pada masa silam.
Sebelumnya, virus polio telah diberantas melalui kampanye vaksinasi di Palestina. Per 1988, kasus polio di seluruh dunia menurun hingga 99 persen.
“Kita sudah memberantansnya. Namun, dengan konflik-konflik yang meletus di seluruh dunia, semua kerja keras itu, jutaan dolar disa-siakan karena kita sudah mundur (dalam pemberantasan polio),” kata Harris dikutip Al Jazeera, Selasa (30/7/2024).
WHO sendiri berencana mengirimkan jutaan dosis vaksin polio ke Jalur Gaza untuk mengatasi epidemi. Harris pun menegaskan Gaza butuh gencatan senjata segera untuk memvaksinasi anak-anak.
“Kebanyakan (kasus polio), 75 persennya, mungkin tanpa gejala seperti banyak virus lain. Masalahnya adalah jika Anda terkena gejala parah, Anda bisa lumpuh seumur hidup atau meninggal dunia,” kata Harris.
Organisasi hak asasi manusia di Gaza, Al Mezan Center for Human Rights menyerukan kepada komunitas internasional agar bergerak mengantisipasi epidemi polio. Organisasi ini juga mengecam Israel yang dituduh “mempersenjatai” sanitasi untuk menyebarkan penyakit.
“Untuk mencegah ribuan kematian, komunitas internasional harus memastikan Israel mengakhiri genosidanya, termasuk mempersenjatai air dan fasilitas sanitasi,” demikian pernyataan organisasi tersebut.
Baca Juga: Israel Bom Waduk Air Bersih Gaza, PBB: Langgar Hukum Internasional, Harus Dipertanggungjawabkan