KOMPAS.com – Israel mengecam kesepakatan yang ditandatangani 14 faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, di Beijing, China, pada Minggu (21/7/2024) hingga Selasa (23/7/2024).
Kesepakatan tersebut ditandatangani faksi-faksi di Palestina dalam Deklarasi Beijing sebagai tanda bahwa mereka mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional.
Deklarasi yang dibuat di Beijing juga berisi kesepakatan bahwa 14 faksi di Palestina membentuk pemerintah rekonsiliasi nasional sementara untuk memerintah Jalur Gaza yang saat ini tengah diduduki Israel.
Israel tidak mendukung upaya China yang memfasilitasi persatuan faksi-faksi di Palestina karena mereka menganggap Negeri Tirai Bambu memasukkan Hamas ke pemerintahan rekonsiliasi nasional.
“Kekuasaan Hamas akan dihancurkan,” ujar Menteri Luar Negeri Israel Katz dikutip dari Channel News Asia, Selasa (23/7/2024).
Baca juga: Virus Polio Ditemukan di Air Limbah Gaza, Ancam Ratusan Ribu Warga
Israel kecam Presiden Palestina
Melalui akun X pribadinya, @Israel_katz, Katz menyebut Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan di Beijing untuk melakukan kontrol bersama atas Gaza setelah perang meletus dengan Israel.
Namun, langkah tersebut dinilai Katz sebagai upaya Presiden Palestina, Mahmoud Abbas yang berasal dari Fatah, merangkul Hamas yang disebut Israel sebagai pembunuh.
“Pada kenyataannya, hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan dan Abbas akan mengawasi Gaza dari jauh. Keamanan Israel akan tetap berada di tangan Israel,” tulis Katz.
Terpisah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berada di Washington, Amerika Serikat (AS) untuk berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres AS telah bersumpah untuk melanjutkan perang Gaza hingga Hamas dihancurkan.
Hamas yang keberadaannya terus disorot Israel merupakan rival Fatah. Hamas dan Fatah pernah terlibat peperangan pada 2007 ketika mereka berada di Gaza.
Fatah terus mendominasi otoritas Palestina yang memiliki kontrol administratif namun terbatas atas wilayah perkotaan di Tepi Barat yang diduduki Israel, sementara Hamas telah menguasai Gaza sejak 2005.
Baca juga: Reaksi Dunia soal Putusan ICJ Pendudukan Israel di Gaza Ilegal
Faksi-faksi Palestina bakal gelar pemilihan umum
Dilansir dari Antara, Selasa, kesepakatan yang ditandatangani faksi-faksi Palestina di Beijing turut disaksikan oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi, perwakilan dari Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Suriah, Lebanon, Rusia, dan Turkiye.
Selain membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional, faksi-faksi di Palestina juga bersepakat fokus pada rekonstruksi Gaza pascakonflik dan seruan untuk benar-benar mendirikan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan resolusi Perserikatan Banhgsa-Bangsa (PBB).
Mereka juga berkomitmen untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya berdasarkan resolusi PBB.
Integritas wilayah Palestina akan dipastikan, termasuk di Tepi Barat, Yerusalem, dan Gaza.
Juru bicara dari masing-masing faksi menyampaikan, mereka akan menggelar pemilihan umum sesegera mungkin sesuai hukum yang berlaku.
Menurut Wangi Yi, rekonsiliasi antar-faksi di Palestina sebenarnya merupakan urusan internal mereka, tetapi hal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dunia internasional.
Baca juga: Netanyahu Rayu Oposisi untuk Dukung Proposal Gaza Biden, Apa Isinya?
Persatuan Hamas dan Fatah
Kesepakatan antara faksi-faksi Palestina di Beijing terbilang menarik karena deklarasi ini menandai akurnya Hamas dan Fatah yang selama ini tak pernah satu suara soal Palestina dan Israel.
Dilansir dari Kompas.id, Selasa (16/7/2024), Hamas dan Fatah mulai terlibat konflik sejak pemilu legislatif 2006.
Pada saat itu, Hamas meraup kemenangan lalu meletuslah perang saudara antara faksi ini dengan Fatah.
Konflik tersebut menyebabkan Fatah angkat kaki dari Gaza, sementara Hamas menjadi penguasa dan memerintah wilayah ini.
Fatah yang terusir dari Gaza kemudian mengendalikan otoritas Palestina dengan wilayah sebagian pendudukan Tepi Barat di bawah kepemimpinan Mahmoud Abbas.
Baik Hamas maupun Fatah sudah berkali-kali mencari cara untuk rekonsiliasi, salah satunya di Mesir pada 2007. Namun, upaya rekonsiliasi kedua belah pihak tak pernah berhasil.
Dilansir dari Kompas.com, Rabu (24/1/2024), perseteruan Hamas dengan Fatah menyebabkan solusi mengakhiri konflik di tanah Palestina sulit dicapai.
Hal tersebut menyebabkan Palestina tidak mampu bersatu untuk melawan Israel karena negara ini terlibat konflik internal yang tak kunjung berakhir.