Israel mengutuk perjanjian perdamaian 14 faksi Palestina yang ditengahi oleh China pada Selasa (23/7).
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengumumkan belasan kelompok itu, termasuk Hamas dan Fatah, sepakat membentuk pemerintahan rekonsiliasi. Rencananya pemerintahan tersebut akan memerintah Gaza setelah perang.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, bersikeras bahwa “pemerintahan Hamas akan dihancurkan”. Ia juga menuduh Presiden Palestina Mahmud Abbas, dari faksi Fatah, mendukung serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu serangan Israel.
Keterlibatan Hamas dalam pemerintahan pascaperang di Gaza dianggap kutukan bagi AS dan Israel.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang berada di Washington untuk berpidato di sidang gabungan Kongres. Dalam kesempatan tersebut dirinya berjanji untuk melanjutkan perang Gaza sampai Hamas hancur.
Wang Yi menjamu pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk, utusan Fatah Mahmud al-Aloul, dan utusan dari 12 faksi Palestina lainnya.
Tahun lalu, China juga sempat menjadi perantara kesepakatan pemulihan hubungan antara rival regional Iran dan Arab Saudi. Mereka memuji perjanjian ini sebagai komitmen terhadap “rekonsiliasi”.
Merespons pertemuan itu, Katz menyebut Presiden Palestina “mengakui pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan Hamas”.
Dia juga menolak peran Otoritas Palestina di Gaza dengan mengatakan “Abbas dipastikan akan mengawasi Gaza dari jauh”.
Pemerintahan di Palestina terpecah setelah pemilu 2006 yang dimenangi Hamas. Pemilu tersebut berujung pertikaian berdarah yang membuat Hamas dan Fatah bermusuhan.
Hamas sejak 2007 mendirikan pemerintahan sendiri di Gaza dan menguasai sepenuhnya wilayah itu.
Sedangkan, faksi Fatah kini menjadi pengendali Otoritas Palestina. Mereka memerintah di Tepi Barat yang masih diduduki Israel.