PALANGKA RAYA-Program MBG yang menyasar beberapa sekolah di Kota Palangka Raya, telah berjalan selama sepekan.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya siap menerima kritik dan berbagai masukan dari peserta didik, orang tua, dan wali siswa terkait pelaksanaan program ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jayani melalui Sekretaris Vico Aprae Ranan menyampaikan, seluruh masukan yang diterima selalu didiskusikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Perwakilan Provinsi Kalteng.
Diskusi tersebut dilakukan bersama Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalimantan Tengah, Elisa Agustino.
“Masukan dari peserta didik maupun orang tua siswa maupun wali siswa terkait pelaksanaan MBG selalu kami sampaikan dan diskusikan dengan BGN Perwakilan Kalteng melalui Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalteng Elisa Agustino, sehingga akan dilakukan penyempurnaan,” ucap Vico, Minggu (19/1/2025).
Ia mengatakan, penyempurnaan akan terus dilakukan agar program MBG ini dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi anak-anak di tingkat TK, PAUD, hingga kelas 3 SD.
Program MBG ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak di Kota Palangka Raya, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program ini agar sesuai harapan semua pihak.
“Kami berharap program ini makin baik ke depan. Kekurangan terus dievaluasi dan diperbaiki,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait kabar yang sedang hangat perihal pelajar yang mengeluhkan menu makanan program MBG, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng mengaku belum menerima keluhan dari masyarakat.
Sebelumnya, memang terdapat pelajar SMPN 3 Kota Palangka Raya yang berkomentar soal lauk ayam berbau tidak sedap dan buah pisang yang tidak segar.
“Belum ada (laporan, red),” kata Plt Kadisdik Provinsi Kalteng M Reza Prabowo, Minggu (19/1/2025).
Ia mengatakan pelaksanaan program MBG sepenuhnya ditangani Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Adapun tugas pemerintah provinsi hanya sebatas menyiapkan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program.
“Program ini adalah inisiatif pemerintah pusat. Kami di provinsi berkewajiban untuk mendukung dan menyukseskan,” tuturnya.
Meski demikian, Reza tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan ataupun masukan terkait program ini.
“Jika ada hal yang perlu diperbaiki, tentu akan kami sampaikan ke pihak terkait, agar program ini dapat berjalan maksimal, dengan tujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak usia sekolah,” ucapnya. (ovi/ham/mut/ce/ala)