TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mau menjawab saat ditanya wartawan tentang seruan boikot pajak imbas kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen. Pemerintah memutuskan untuk tetap menaikkan tarif PPN tahun depan meski kebijakan itu banyak dikritik masyarakat, DPR, dan ekonom.
Sri Mulyani ditemui setelah rapat bersama sejumlah menteri dan wakil menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis sore, 19 Desember 2024. Para menteri membahas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun depan.
Tampak ada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah wakil menteri yang keluar dari kantor tersebut seusai rapat. Sri Mulyani keluar dari lift bersebelahan dengan Airlangga.
Sri Mulyani irit bicara ketika awak media melontarkan rentetan pertanyaan. Para wartawan bertanya tentang bahasan dalam rapat yang baru diadakan, permohonan tambahan anggaran masing-masing K/L, dan menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP). “Kita review bersama tadi, sudah,” kata Sri Mulyani tentang penambahan anggaran K/L 2025.
Ketika ditanya apakah akan ada APBNP, Sri Mulyani tak menjawab ya atau tidak. Sri Mulyani hanya berkata APBN 2025 saja belum berjalan. “Mulai aja belum,” ucap dia.
Namun, Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan wartawan yang meminta tanggapan tentang seruan boikot membayar pajak. Sejumlah pengguna media sosial di platform X belakangan ini membicarakan kemungkinan boikot membayar pajak sebagai bentuk protes kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen.
Berbeda dari Sri Mulyani, Menko Airlangga memberi tanggapan singkat ketika ditanya tentang seruan boikot pajak akibat kenaikan PPN 12 persen. “Ya, kalau itu namanya negara demokrasi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju,” kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis malam.
Salah satu unggahan yang ramai mendapat respons di media sosial adalah dari akun @salam4jari. Pada 21 November lalu, akun tersebut menulis di X, “Jika PPN dipaksakan naik 12%, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat.”
Akun itu kembali mengunggah ulang cuitannya dengan fitur Quote Retweet pada 18 Desember 2024. “Ada ide untuk boikot pemerintah?” kata @salam4jari, dikutip dengan persetujuan dari pemilik akun. Per 19 Desember 2024 pukul 21:00 WIB, cuitan itu sudah diunggah ulang 6,7 ribu pengguna dan disukai 31 ribu pengguna.
Pilihan Editor: Simpang Siur Jenis Beras Kena PPN 12 Persen, Kepala Bapanas: Masih Didiskusikan