KONTROVERSI Prabowo Sejak Dilantik,Laut China Selatan dan Kini Tol ke Danau Toba Dihentikan Dulu
TRIBUN-MEDAN.COM – Dua kontroversi Prabowo Subianto sejak dilantik menjadi Presiden RI ke-8.
Kontroversi pertama terkait kerja sama dengan Beijing soal Laut China Selatan.
Kedua, soal penghentian pembangunan jalan tol.
Prabowo meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru yang salah satunya adalah jalan tol untuk dihentikan dulu.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo saat “Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group” di Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Sony bilang, saat ini jumlah jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai lebih kurang 3.020 kilometer (km).
Sementara itu, masih ada beberapa proyek jalan tol yang statusnya masih konstruksi, tender, bahkan sedang dilakukan feasibility study (FS).
Namun demikian, Sony menegaskan, jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan FS akan tetap dilanjutkan.
“Ada kekhawatiran semua tol berhenti, tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak. Yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu,” jelasnya.
Dia mencontohkan salah satu proyek jalan tol yang akan disetop dulu karena sebatas baru rencana adalah Tol Puncak dan ruas Tol Kulonprogo-Cilacap.
Sementara proyek-proyek yang dalam tahap lelang, seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), dipastikan jalan terus.
“(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tahu, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu. Tapi kalau ada instruksi dari presiden ‘Puncak karena sudah urgent, jalan’, baru kita jalan. Jadi beberapa tol yang belum pada waktunya itu kita berhentikan dulu,” ucapnya.
Sementara khusus untuk Tol Puncak, Sony menyebut pembangunan proyek tol tersebut bisa dilakukan jika memang ada investor swasta yang berminat untuk menggarapnya.
“Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silakan. Tapi kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu,” katanya.
Bagaimana Nasib Tol Saribudolok ke Danau Toba?
Sementara, proyek lanjutan pengerjaan ruas Tol Sinaksak-Pematangsiantar yang ditargetkan rampung dikerjakan akhir tahun 2024, kini molor.
Berdasarkan laman Monitoring BPJT Kementerian PUPR, proyek tol dengan ruas sepanjang 12,37 km itu ditargerkan selesai pada Kuartal I Tahun 2025.
Proyek Tol Sinaksak – Pematangsiantar (Seksi 4) menjadi satu-satunya ruas tol yang masih dikerjakan saat ini. Progres pembebasan tanah pada ruas tol ini berada di kisaran 93,9 persen dan progres konstruksi berada pada capaian 89,0 persen.
Sementara itu, pada Seksi 2 yakni SS Indrapura – Kuala Tanjung saat ini memasuki tahapan Uji Laik Fungsi (ULF). Ruas tol dengan panjang 10,15 ini baik progres pembebasan tanah hingga konstruksi berada pada capaian 100 persen.
Specialist Public Relation PT Hutama Marga Waskita, Hafiz Eko Diantoro menyampaikan pihaknya baru akan masih menunggu arahan dari pimpinan untuk menjawab apakah ruas tol yang dikerjakan ini bisa dipakai opsional untuk mendukung momen Nataru 2025.
“Insya Allah sebentar lagi ada (info), Mas. Nanti tunggu update berita dari kita ya,” ucap Hafiz Eko yang baru menduduki posisi jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya, Sari S Rahanti.
Sebelumnya, Direktur Utama Hutama Marga Waskita (HMW) Dindin Solakhuddin didampingi Direktur PT Hutama Karya, Budi Harto menjelaskan bahwa target pengerjaan sisa tol Sinaksak – Siantar akan dirampungkan akhir tahun 2024. Kendala yang dihadapi adalah beberapa pembebasan bidang tanah.
“Adapun untuk kelanjutan Seksi 4 Serbalawan – Pematangsiantar (Pintu Tol Sinaksak – Pintu Tol Simpang Panei) yang tersisa, itu akan dirampungkan tahun 2024 ini,” ujar Dindin Selasa pada (10/9/2024) siang
Dindin menyampaikan bahwa ada banyak hal yang harus diselesaikan pemerintah untuk merampungkan pembangunan pada sisa Seksi 4, dan dilanjutkan pada Seksi 5 dan Seksi 6.
“Untuk yang sampai ke Simpang Panei atau Gerbang Tol Siantar itu masih ada pembebasan dua bidang tanah lagi. Untuk yang seksi 5 dan seksi 6 (lanjutan ke Parapat) memang belum ada pembebasan tanah,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, pembangunan jalan tol Saribudolok ke Danau Toba atau seksi 5 dan seksi 6 berpotensi dihentikan dulu.
Terkait Laut China Selatan
Baru-baru ini China dan Indonesia mengeluarkan pernyataan bersama (joint statement) soal kerja sama maritim setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing.
Isi joint statement itu dinilai banyak pihak berkaitan erat dengan posisi RI terkait sengketa Laut China Selatan.
Pertemuan kedua pemimpin negara itu m membahas kerja sama di berbagai bidang dan membahas situasi global, termasuk sengketa Laut China Selatan.
Namun, pembahasan soal LCS itu menuai kritik, terutama dalam pernyataan bersama Prabowo-Xi Jinping terkait kerja sama maritim antara RI-China.
Berikut poin 9 dalam pernyataan bersama kedua presiden yang dirilis oleh kantor berita China, CGTN:
Kedua pihak akan bersama-sama menciptakan lebih banyak terobosan dalam kerja sama maritim.
Kedua pihak menekankan kerja sama maritim sebagai komponen penting dalam kerja sama strategis komprehensif antara China dan Indonesia. Mereka akan secara aktif menjajaki dan melaksanakan lebih banyak proyek kerja sama maritim, menciptakan lebih banyak terobosan positif, bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan di laut, memperbaiki sistem tata kelola maritim, menjaga laut tetap bersih dan indah, serta mencapai kesejahteraan maritim.
Kedua pihak juga mencapai kesepahaman penting tentang pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih, serta sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama Antar-Pemerintah guna menjajaki dan memajukan kerja sama terkait berdasarkan prinsip “saling menghormati, kesetaraan, manfaat bersama, fleksibilitas, pragmatisme, dan pembangunan konsensus,” sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
Poin itu menuai kritik salah satunya dari Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana yang menurutnya sangat erat kaitannya dengan sengketa Laut China Selatan.
Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN seperti Filipina, Vietnam, hingga Malaysia.
Hikmahanto mempertanyakan apakah klaim tumpang tindih (overclaim) yang dimaksud adalah antara klaim nine dash line China dengan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia di Natuna Utara.
Selama ini, Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa teritorial dengan Beijing di Laut China Selatan. Meski begitu, sikap kapal-kapal Tiongkok yang semakin getol mengganggu hingga menerobos perairan RI terutama di Natuna, membuat Indonesia kewalahan dan mau tak mau menegaskan kedaulatannya di perairan tersebut. “Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh [dulu sembilan] Garis Putus telah berubah secara drastis,” kata Hikmahanto dalam rilis resmi.
Indonesia selama ini menganggap nine dash line China tak sesuai hukum laut PBB atau UNCLOS. Pengadilan Arbitrase pada 2016 juga sudah juga menolak klaim sepihak China. “Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus,” kata Hikmahanto.
Joint development, lanjut dia, hanya terjadi bila masing-masing negara mengakui zona maritim yang saling tumpang tindih.
Jawaban Presiden Prabowo Subianto
Terkait kritikan ini, Presiden Prabowo menegaskan akan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan.
Prabowo mengatakan ia juga membahas persoalan Laut China Selatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat bertemu di Gedung Putih pada Selasa (12/11/2024). Menurutnya, Indonesia membuka pintu kerja sama dengan semua negara.
“Laut China Selatan kita bahas. Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” kata Prabowo salam siaran pers di Amerika Serikat, Kamis (14/11).
Prabowo berkata ingin selalu mencari peluang kerja sama. Dia meyakini kolaborasi lebih baik daripada konfrontasi.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI juga menegaskan kerja sama maritim RI dengan China sebagai upaya untuk memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan. “Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘9-Dash-Lines’,” demikian rilis Kemlu RI.
“Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.”
Kerja sama tersebut, menurut Kemlu, juga tak berdampak terhadap kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.
Indonesia meyakini kerja sama itu justru akan mendorong penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang bisa menciptakan stabilitas di kawasan.
(*/Alj/Tribun-medan.com/kompas.com)