PROKALTENG.CO-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan para pejabat pemerintah agar berhemat dan mengurangi kebocoran anggaran, menjelang tahun anggaran 2025.
Dalam pidatonya yang penuh penekanan, Prabowo menyampaikan pentingnya untuk berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, agar stabilitas ekonomi dapat terjaga dan kebijakan pemerintah dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Perangi Pemborosan dan Kebocoran Anggaran
Prabowo memberikan instruksi tegas untuk mengurangi pemborosan serta memerangi kebocoran anggaran di seluruh tingkat pemerintahan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, seraya menyatakan,
“Kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Hemat, kurangi kebocoran dari anggaran, saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat.” Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus bisa memastikan setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa pengeluaran yang tidak produktif, seperti pengeluaran untuk seremoni atau seminar, harus dikurangi. “Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung! Bukan hanya seremonial,” tegasnya.
Pesannya jelas: anggaran negara harus digunakan untuk hal-hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Mendorong Pimpinan Daerah untuk Berhemat
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengimbau semua unsur pemerintah, terutama para pimpinan daerah, untuk turut serta berhemat dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
“Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat,” katanya.
Peluncuran e-Katalog Versi 6.0 untuk Efisiensi Pengadaan
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran, Prabowo mengapresiasi peluncuran e-Katalog versi 6.0 yang diharapkan dapat mengurangi biaya pengadaan hingga 20-30 persen dan menurunkan biaya administrasi sebesar 40-50 persen.
Sistem ini, yang akan digunakan mulai 1 Januari 2025, diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi pemerintah.
“Ke.erhasilan pengembangan e-katalog ini sangat berarti dalam pengendalian anggaran negara,” ungkap Prabowo.
E-Katalog versi terbaru ini bertujuan untuk memastikan harga yang transparan dan bersaing, mengurangi intervensi manusia, serta mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Lima Dampak Positif e-Katalog Versi 6.0
Menambahkan penjelasan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan lima dampak positif yang akan diperoleh melalui implementasi e-Katalog versi 6.0.
Pertama, penghematan biaya yang signifikan, yakni pengurangan 20-30 persen pada biaya pengadaan. Kedua, efisiensi waktu yang drastis, karena proses pengadaan yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini bisa dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat sistem otomatisasi.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, karena e-Katalog memastikan harga yang kompetitif dan proses yang lebih terbuka, meminimalkan potensi intervensi manusia dalam pengadaan. “Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi,” ujar Luhut.
Keempat, sistem ini membuka peluang bagi lebih banyak penyedia untuk berpartisipasi, termasuk UMKM, yang kini bisa lebih mudah mengakses proses pengadaan tanpa terhalang oleh birokrasi atau lokasi.
Dalam hal ini, Luhut menyebutkan bahwa lebih dari 13 ribu penyedia sudah bergabung dalam e-Katalog Indonesia, menciptakan peluang besar bagi pelaku UMKM.
Kelima, optimalisasi anggaran melalui analisa data yang lebih akurat dan strategis. Sistem digital ini membantu pemerintah merancang pengeluaran yang lebih efisien dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komitmen Untuk Pemerintahan yang Efektif dan Transparan
Peluncuran e-Katalog versi 6.0 merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Dengan semakin banyaknya sistem digital yang diterapkan, pemerintah berharap dapat memperbaiki pengelolaan anggaran, memerangi korupsi, serta memastikan anggaran negara digunakan untuk hal-hal yang langsung mendukung kesejahteraan rakyat.Prabowo dan Luhut berharap, melalui penguatan sistem p
engadaan barang dan jasa serta pengelolaan APBN yang lebih hati-hati, pemerintah dapat terus berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kemakmuran rakyat Indonesia. (bianca/dsw)