4 Menteri Kompak di Sidang MK,Airlangga Beber Dampak Buruk Bila Bansos Tak Gencar Disalurkan

TRIBUNKALTIM.CO - Empat menteri Kabinet Indonesia Maju akhirnya memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024.

Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Para menteri ini dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bansos dengan pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pemilu 2024.

Dalam keterangannya, keempat pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan bahwa bansos (bansos) tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Yakin Prabowo-Gibran Menang Gugatan MK, Usai Dengan 4 Menteri Jokowi Bersaksi

Muhadjir dalam pemaparannya mengakui bahwa pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Namun, dia mengatakan, pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal dengan tujuan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir di MK, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5 sampai 7,5 persen.

Sementara angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, sedangkan targetnya nol persen. Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92 persen dari angka pada 2022 sebesar 2,04 persen.

Dia mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 496,8 triliun.

Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkankepada masyarakat dalam periode Januari-Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat.

Bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kemudian Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan soal mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024 yang menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos.

Sebab, dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal.

Hal ini menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

“Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.

Dia menambahkan, bila tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada pergerakan inflasi pangan yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024

yang mencapai 10,33 persen year on year (YoY).

Adanya bantuan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat demi memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.

Ia juga menegaskan program perlindungan sosial (Perlinsos) seperti bansos dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

"Bahwa penetapan pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilaksanakan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," ujarnya.

Sementara, Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program

Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp 15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp 9,8 triliun.

Sri Mulyani mengklaim tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.

Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.

Baca juga: Terjawab Sudah Kenapa Jokowi Sering ke Jateng Jelang Pilpres 2024? Ini Jawaban Muhadjir di Sidang MK

Di sisi lain, dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.

APBN telah disusun sejak awal 2023. Pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.

Naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun.

Naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.

“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani.

Sementara, Tri Rismaharini atau Risma menjelaskan bahwa Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 87,2 triliun pada tahun anggaran 2023.

Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.

Sedangkan, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun.

Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp 75,61 triliun untuk alokasi bansos.

"Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp 79.214.083.464.000," kata Risma.

Alasan Jokowi Sering ke Jateng

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra bertanya kepada empat menteri Kabinet Indonesia Maju alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih banyak membagikan bantuan sosial (bansos) ke wilayah Jawa Tengah (Jateng).

Empat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menkeu Sri Mulyani, dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Hal itu ditanyakan Saldi dalam

sidang sengketa Pilpres 2024 di Jakarta, Jumat (5/4).

Mulanya, Saldi mengeluarkan peta aktivitas kunjungan Jokowi yang berkaitan dengan pembagian bansos.

Ia menyebut peta itu adalah dokumen yang dilampirkan para pemohon dalam gugatan hasil Pilpres 2024, berkaitan dengan dugaan keterlibatan Jokowi dalam pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dari peta itu terlihat intensitas Jokowi mendatangi Jateng lebih tinggi dibandingkan ke wilayah lain.

Menurut Saldi, hal itu perlu dijelaskan.

"Ini ada salah satu tabel yang di kedua pemohon ada. Yang mencantumkan list perjalanan presiden karena dalilnya bertumpu di sini," kata Saldi.

"Kami harus menanyakan. Apa yang menjadi kira-kira memilih ke Jateng itu lebih banyak kunjungannya daripada ke wilayah lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada

pendistribusian bansosnya. Itu yang didalilkan pemohon," imbuhnya.

Menurut Saldi, penjelasan empat menteri itu akan menjadi bahan perti bangan MK untuk memberikan keputusan mengabulkan atau tidaknya dalil para pemohon.

Para pemohon dalam sidang sengketa pilpres ini adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Kalau kami ini bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah bagi kami apakah dalil pemohon itu bisa dikabulkan atau tidak," ujarnya.

Baca juga: Lengkap Pernyataan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Tri Rismaharini di Sidang MK

Selain itu, Saldi juga menanyakan sumber dana bansos yang Jokowi distribusikan di sejumlah daerah, terutama Jateng.

"Berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan presiden ini itu dari mana?" tanya dia.

Menjawab pertanyaan Saldi Isra itu, Muhadjir Effendy mengatakan dirinya menduga seringnya Jokowi berkunjung ke suatu daerah karena daerah tersebut diberikan lebih banyak proyek strategis nasional.

“Menurut saya, kalau ada daerah ‘kok sering dikunjungi oleh Presiden’ kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu,” kata Muhadjir.

Dia menceritakan, bahwa bila Presiden Jokowi berkunjung ke sebuah daerah bisa lebih dari 5 titik.

Mengecek banyak hal, mulai dari keadaan bansos dan hal-hal lain.

Hal itu dilakukan Jokowi, kata Muhadjir, untuk memastikan program yang dicanangkan tersalurkan dengan baik.

“Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak,” ungkap Muhadjir.

Dari itu, Muhadjir berkesimpulan bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa titik sulit digeneralisasi bahwa telah mempengaruhi secara nasional.

“Sekali lagi saya sampaikan, terlalu mushkil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh secara nasional saya kira, that doesn't make sense,”

imbuh Muhadjir.

Pernyataan itu kemudian ditegur Ketua MK Suhartoyo. Sebab, Muhadjir dinilai berpendapat.

"Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu," kata Suhartoyo.

"Mohon maaf," timpal Muhadjir.

Sementara itu terkait sumber dana bansos yang distribusikan Jokowi di sejumlah daerah, Sri Mulyani mengatakan anggaran kegiatan kunjungan kerja dan bantuan sosial

yang dibagikan Presiden Jokowi berasal dari dana operasional presiden.

"Bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal

dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN," kata Sri Mulyani.

Dia menjelaskan dana itu bisa dipakai untuk kegiatan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan,

dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden.

Dia juga mengatakan dana itu bisa saja dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang.

"Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," ungkapnya.

Dia mengatakan pada tahun 2019 dana operasi presiden berjumlah Rp 110 miliar.

Realisasinya, kata Sri Mulyani, berjumlah Rp 57,2 miliar atau 52 persen.

"Tahun 2020 alokasi anggaran Rp 116,2 miliar, realisasi Rp 77,9 miliar atau 67 persen," ucapnya.

Lalu pada tahun 2021, Rp 119,7 miliar dengan realisasinya Rp 102,4 miliar atau 86 persen.

Di tahun 2022, alokasi anggaran Rp 160,9 miliar, realisasi Rp 138,3 miliar atau 86 persen.

"Tahun 2023, alokasi anggaran Rp 156,5 miliar, realisasinya Rp 127,8 atau 82 persen dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp 138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret April ya adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14 persen," ujarnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.