Kenaikan tarif PPN

Pemerintah resmi memberikan insentif bebas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau PPh 21 sepanjang 2025 untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Kemenkeu dalam rangka membahas polemik soal kenaikan PPN 12%.

Kadin Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah yang hanya mengenakan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuding bahwa PPN 12% adalah keputusan DPR dan bukan kemauan pemerintah, sehingga eksekutif hanya menjalankannya.

Kelas menengah atau 10% rumah tangga terkaya di Indonesia akan menjadi penerima terbanyak insentif hingga subsidi dari pemerintah pada 2025.

Saat PPN naik pada 2022, peningkatan beban belanja rumah tangga miskin lebih tinggi daripada rumah tangga terkaya. Hal serupa dinilai akan terjadi jika PPN 12%.

Menkeu Sri Mulyani ungkap rencana kenaikan PPN 12 persen pada 2025. Namun, ada barang dan jasa yang dikecualikan dari pajak itu.