Setelah Dukungan,Kini Muncul Spanduk Penolakan Kaesang dan Dinasti Jokowi Maju Pilkada Kota Bekasi

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Setelah dukungan bertebaran, kini muncul spanduk penolakan Kaesang Pangarep dan dinasti Presiden Jokowi maju Pilkada Kota Bekasi 2024. 

Berdasarkan pantauan TribunJakarta.com, spanduk penolakan dapat dijumpai di depan Jalan Veteran, depan gedung lama Pengadilan Bekasi. 

Jalan tersebut cukup ramai dilalui pengendara, sebab berada di pusat kota dekat kawasan Alun-alun Kota Bekasi. 

Spanduk dipasang di pagar area parkir dengan cara diikat, berjajar dengan sejumlah spanduk lain. 

Ukuran spanduk tidak begitu besar, hanya sekitar 1,5 meter kali 60 sentimeter dengan warna dominan oranye senja dan siluet kerumunan massa. 

Desain spanduk hanya berisi tulisan berwarna merah dan hitam, ditambah gambar patung tugu lele yang pernah menjadi ikon Kota Bekasi di masa lalu. 

Tulisan spanduk dengan huruf besar berisi "Warga Kota Bekasi menolak Kaesang dan Dinasti Jokowi menjadi Wali Kota Bekasi". 

Uniknya, di lokasi Jalan Veteran spanduk penolakan dipasang berdampingan dengan spanduk dukungan yang sudah lebih dulu marak beredar. 

Spanduk bertuliskan 'Kami Mendukung Kaesang Jasi Walikota Bekasi', terpampang jelas dengan font besar berwarna merah. 

Terdapat foto gambar pria yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut, mengenakan kemeja putih dan kopiah hitam. 

Di bagian bawah spanduk, terdapat keterangan pemasang spanduk bernama Relawan Pro Pa-Gi Menuju Indonesia Emas. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bekasi Tanti Herawati enggan berkomentar lebih jauh terkait spanduk dukungan tersebut. 

"Ditunggu aja ya info selanjutnya, bukan (dari PSI Kota Bekasi yang memasang spanduk)," kata Tanti saat dikonfirmasi Jumat (29/3/2024) lalu.  

Bekasi bukan daerah pertama yang memberikan dukungan, atau dalam hal ini penolakan, terhadap Kaesang untuk maju sebagai calon kepala daerahnya.

Dukungan Maju Pilkada Depok

Tepat setahun lalu, Maret hingga April menjadi periode ramainya dukungan terhadap Kaesang untuk maju Pilkada Depok.

Sejumlah kelompok relawan menyampaikan dukungannya kepada Kaesang untuk mengubah pebangunan di Depok yang selama 20 tahun terakhir dikuasai PKS.

Kelompok relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) yang pertama menggelar deklarasi pada 1 April 2023.

Setelahnya, sejumlah partai juga menyampaikan dukungannya kepada Kaesang, termasuk PSI.

Pada Mei 2023, PSI bahkan sampai memasang baliho besar foto Kaesang di Jalan Raya Margonda.

Suami Erina Gudono itu memegang mawar dan teradapat tulisan, "PSI Menang Wali Kota Kaesang."

Kaesang sempat jadi angin segar, sebab foto pada baliho tersebut adalah foto yang diberikannya sendiri.

Namun harapan yang sudah terbangun itu pupus. Kaesang justru dilantik jadi Ketua Umum PSI pada September 2023 lalu.

Kaesang pun mengalihkan fokus menarget PSI lolos ke parlemen, bukan lagi calon Depok 1.

Masuk Bursa Pilkada Solo

Dari Pilkada Solo, setelah Pileg 2024 selesai, nama Kaesang masuk bursa Pilkada Solo sebagai calon wali kota.

al itu berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan peneliti Solo Raya Polling, Suwardi.

Suwardi mengklaim dari hasil jejak pendapat didapatkan bahwa calon wali kota Solo yang memiliki koneksi dengan pemerintah pusat lebih disukai warga.

Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kesuksesan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.

Ia memiliki koneksi dengan pusat sehingga program pembangunan dari APBN digelontorkan dan berdampak positif bagi kehidupan warga Solo.

“Memiliki jejaring kuat di pemerintahan pusat. Ini terinspirasi dari Wali Kota sekarang,” jelasnya saat ditemui TribunSolo di Warteg Bolo Dewe, Jumat (8/3/2024).

“Sukses membangun dipahami oleh masyarakat sebagai dampak dari jejaring Wali Kota dengan pemerintah pusat. Mereka nggak masalah punya dekengan pusat,” tuturnya.

Menurut Suwardi, Solo sudah kadung mendapat keistimewaan, sehingga jika kepala derahnya jauh dari koneksi dengan pemerintah pusat, makaakan banyak hal yang berbeda.

“Kalau tidak ada koneksi Solo akan memiliki keterbatasan alokasi program pembangunan. Diperlakukan sama dengan daerah lain," jelasnya.

ejak pendapat ini menggunakan metode Delfhie yang melibatkan 19 tokoh lintas bidang.

Selain mengajukan sosok yang memiliki koneksi dengan pusat, para tokoh tersebut juga merasa perlu ada keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

“Masyarakat Solo setiap tahun melakukan jejak pendapat tingkat kepuasannya tinggi. Sehingga tidak mengherankan para tokoh berpandangan untuk membangun Solo perlu keberlanjutan Wali Kota sebelumnya,” jelasnya.

Berikut ini daftar tokoh yang masuk dalam bursa:

1. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa

2. Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo

3. Sekda Kota Solo, Budi Martono

4. KGPAA Mangkunegara X, Gusti Bhre

5. Ketua PCNU, KH. Mashuri

6. Putra FX Hadi Rudyatmo, Rheo Fernandez

7. Ketua Bappilu PDIP Kota Solo, Her Suprabu

8. Putri Aria Bima, Yashinta Sekarwangi Mega

9. Rektor UNSA, Astrid Widayani

10. Ketua DPD II Partai Golkar, Sekar Tandjung

11. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep

12. Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto

Diusung Maju Pilkada Jakarta 2024

Setelah rekapitulasi Pemilu 2024 rampung, dan isu Pilkada Solo berlalu tanpa ada pernyataan yang jelas, Kaesang dijagokan maju Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menilai Kaesang punya kapasitas memadai untuk bersaing dengan kandidat lain menjadi calon gubernur atau Cagub Jakarta.

Hanya saja, Kaesang terganjal aturan dimana batas usia paling rendah calon gubernur ialah 30 tahun dan calon wakil gubernur 25 tahun.

Sedangkan, Kaesang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang dikenal sebagai UU Pilkada.

Bila tak ada perubahan aturan, maka Kaesang hanya bisa maju sebagai calon wakil gubernur di Pilkada DKI yang akan dilaksanakan November 2024 mendatang.

“Menurut saya kalau administratifnya secara administratif bisa terpenuhi, saya kira salah satu sosok yang bisa diusung adalah mas Kaesang,” ujarn William

Karena itu, William menyebut, pihaknya sudah menyiapkan nama alternatif dari internal PSI untuk maju di Pilkada DKI.

Salah satu yang dipertimbangkan yakni Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie.

“Kami ada beberapa figur internal yang dirasa pantas (maju sebagai Cagub DKI). Selain mas Kaesang, kami juga ada sosok sis Grace. Sis Grace itu suaranya terbesar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara,” tuturnya. 

Tahapan Pilkada Serentak

Lantas kapan sebenarnya Pilkada serentak akan berlangsung?

Pilkada 2024 akan digelar di 37 Provinsi. Hanya satu provinsi yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur 2024.

Tak hanya itu, Pilkada 2024 akan digelar serentak di 545 daerah seluruh Indonesia. Mengacuk data KPU, Pilkada 2024 pada 27 November dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

"KPU menyelenggarakan peluncuran Pilkada Serentak 2024 yang rencananya untuk pemungutan suara akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024," kata Ketua KPU RI Hasym Asyari dalam acara Peluncuran Tahapan dan Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/3/2024).

Hasyim mengatakan tujuan pemilu yakni membentuk pemerintahan baik pusat dan daerah.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran KPU Pusat dan Daerah menuntaskan kerja dalam rangka pemilihan jabatan eksekutif kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota.

"Kita bekerja dengan etos, profesional, transparan, terbuka, dan penuh integritas. Bila hal itu kita kerjakan bersama akan perkuat legitimasi proses dan hasil. Saya minta kpu Provinsi, Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pusat," kata Hasyim.

Hasyim menegaskan penyelenggaraan Pilkada 2024 bertujuan membentuk pemerintahan yang efektif melayani masyarakat.

"Mari kita tuntaskan amanah yang diberikan kepada kita untuk meneyelnggarakan Pilkada 2024," kata Hasyim.

Hasyim juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2024 digelar di 37 Provinsi. Hanya satu provinsi yang tidak melaksanakan Pilgub yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pasalnya, UU mengamanatkan DIY tidak melakukan pilkada langsung untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. "Kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung," ujar Hasyim,

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak ditentukan melalui pilkada.

UU tersebut mengatur, Gubernur DIY dijabat oleh Sultan atau Raja yang bertakhta di Keraton Yogyakarta, sedangkan Wakil Gubernur DIY dijabat oleh Adipati Paku Alam yang bertakhta.

Simak Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

• 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
• 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
• 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
• 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
• 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon
• 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon
• 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon
• 22 September 2024: penetapan pasangan calon
• 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye
• 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara
• 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dapatkan Informasi lain dari TribunJakarta.com via saluran Whatsapp di sini.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News