Sekjen PDI-P Sebut Seluruh Ketum Parpol Pengusung Dukung Mahfud Mundur dari Menkopolhukam

LAMPUNG, KOMPAS.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto belum bisa memastikan waktu calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Hasto menyebut Mahfud baru akan mundur setelah beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab Menkopolhukam tuntas dikerjakan.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan (terkait mundur) dengan Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang didukung oleh seluruh ketua umum partai politik (pengusung)," Hasto usai menghadiri Kampanye Terbuka PDI-P di Lapangan Sawah Brebes, Bandar Lampung, Minggu (27/8/2024).

Baca juga: Sandiaga Uno Yakin PPP Bisa Dongkrak Suara Ganjar-Mahfud di Jawa Barat

Hasto mengatakan, Mahfud masih memiliki "pekerjaan rumah" sebagai Menkopolhukam yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

"Jadi Prof Mahfud ini abdi negara, beliau bertanggung jawab, jadi sebelum mundur segala sesuatunya akan diselesaikan terlebih dahulu," katanya.

Secara spesifik Hasto menjabarkan "pekerjaan rumah" Menkopolhukam yakni kasus tanah dan kejahatan koorporasi serta keuangan, meski tidak secara detail menyebut kasusnya.

"Banyak tugas mendesak juga dari Prof Mahfud, persoalan ketidakadilan terkait tanah, kejahatan di dunia koorporasi, keuangan, harus diselesaikan oleh Prof Mahfud," katanya.

"Misalnya ada tuntutan terkait kasus tanah di Rempang, itukan harus diselesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak," tambahnya.

Baca juga: Megawati, Ganjar, Mahfud, AHY, dan Jokowi Datang ke Yogyakarta Akhir Pekan Ini

Terkait kapan waktunya Mahfud mundur dari jajaran kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Hasto hanya menyebut menunggu "momen" yang tepat.

"Tentu saja akan kita lihat momentumnya. Sudah ada kesepakatan dengan Pak Ganjar. Kalau dari pembahasan itu kita cari momentum yang terbaik," katanya.