Reaksi Tak Terduga Surya Paloh saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi,Ketua Nasdem Beri Jawaban Begini

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ini jawaban Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh saat ditanya apakah partainya siap jika harus menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2024-2029.

Surya Paloh mengatakan jika jawaban pasti terkait hal itu masih menunggu pendapat semua pihak di internal Koalisi Perubahan.

Sebelum memutuskan langkah Partai Nasdem ke depan, dirinya bakal berunding dahulu dengan internal di dalam koalisinya yakni bersama PKS dan PKB.

Baca juga: Pengamat Prediksi PDI-P dan PKS Bakal Jadi Oposisi, Nasdem & PKB Berpotensi Gabung Prabowo-Gibran

Termasuk, meminta pendapat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Saya akan tanya dulu Mas Imin (Muhaimin)." ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

"Kemudian, saya tanya lagi siapa nih (Presiden PKS Ahmad Syaikhu), terakhir saya minta pendapat capres kita ini ya (Anies),” lanjutnya.

Namun, Surya Paloh mengatakan, tetap ingin memiliki semangat yang sama dengan dua anggota Koalisi Perubahan yang lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Artinya beginilah, kami mungkin di antara kita semuanya punya satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa." terangnya.

"Kami ingin berikan yang terbaik untuk proses, perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga semestinya,” katanya.

Terakhir, dia menekankan sampai saat ini Nasdem bakal terus memperjuangkan semangat perubahan sesuai dengan narasi yang dibawa oleh Anies dan Muhaimin selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Insya Allah, barangkali itu lah kita harapkan,” ujar Surya Paloh.

Sebelumnya, sejumlah pihak meragukan komitmen Partai Nasdem untuk berada di luar pemerintahan pada 2024-2029.

Salah satu faktornya adalah pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Minggu, 18 Februari 2024.

Padahal, Jokowi selama ini dianggap lebih condong memberikan dukungan pada capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh terjadi setelah quick count sementara sejumlah lembaga survei ketika itu memperlihatkan keunggulan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih memproses penghitungan suara resmi.

Respons Surya Paloh soal AHY Masuk Kabinet Jokowi, Ngaku Tak Diberitahu: Itu Hak Prerogatif Presiden

Begini respons Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh soal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surya Paloh secara terang-terangan mengaku tak diberitahu oleh Jokowi terkait keputusan tersebut.

Seperti diketahui, baru-baru ini Jokowi melantik Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Pengamat Prediksi PDI-P dan PKS Bakal Jadi Oposisi, Nasdem & PKB Berpotensi Gabung Prabowo-Gibran

Paloh mengungkapkan, hal itu tak dibahas dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Minggu, 18 Februari 2024.

“Kemarin, Pak Jokowi masih merahasiakan itu sama saya. Bagaimana saya mau menjawabnya?” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

“Coba Pak Jokowi kasih (pertanyaan), barangkali bilang,”Bung Surya ini Demokrat barangkali (mau bergabung)’. Saya bisa kasih komentar kan. Jokowi diam-diam saja, masa saya tanya,” katanya lagi.

Meski begitu, Surya Paloh mengaku tak memiliki resistensi pada Demokrat yang saat ini menjadi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan.

Dia pun mengaku akan mengikuti apa pun keputusan Jokowi karena penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden." kata Paloh.

"Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa,” lanjutnya.

Baca juga: Gantikan Mahfud MD jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Datangi Sri Sultan HB X: Minta Doa Restu

Diketahui, hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat pecah semenjak Surya Paloh dan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan sepakat untuk mengajak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Pertengahan September 2023 lalu, Demokrat yang merasa kesepakatan dilakukan secara sepihak akhirnya memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan.

Selanjutnya, Demokrat merapat dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

AHY sendiri mengaku proses penunjukannya sebagai Menteri ATR/BPN berlangsung sangat cepat.

Dimulai dari permintaan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menemui Jokowi pada Senin, 19 Februari 2024.

Kemudian, pada pertemuan hari Selasa, 20 Februari 2024, Jokowi menawarkan pada AHY soal jabatan menteri itu.

Ketua Umum Partai Demokrat itu pun sepakat untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Putra sulung Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kemudian dilantik menjadi Menteri ATR/BPN pada Rabu, 21 Februari 2024.

Diolah dari berita tayang di Kompas.com