RATUSAN Mahasiswa Turun ke Jalan Serukan Pemakzulan Jokowi,Sebut Ada Indikasi Pemilu Curang

TRIBUN-MEDAN.com - Ratusan mahasiswa melakukan demo menuntut tolak Pemilu curang dan serukan pemakzulan Jokowi dari jabatan presiden. 

Ratusan mahasiswa ini berasal dari berbagai kampus di Jakarta. Mereka melakukan long march atau berjalan dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Dikutip dari WartaKota, massa mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka berjalan dengan membawa satu mobil komando yang ditumpangi beberapa mahasiswa sambil menyanyikan mars perjuangan mahasiswa.

Sementara ratusan mahasiswa lainnya berjalan kaki menggunakan almamaternya masing-masing, sembari membawa spanduk yang bertuliskan "Makzulkan Jokowi, Tolak Pemilu Curang".

Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa bendera dari organisasi mahasiswa masing-masing.

Selain spanduk, ada pula poster kertas yang ditempel mahasiswa di mobil komando bergambar sosok mirip Presiden Jokowi.

Poster itu bertuliskan "Presiden" lalu tercoret, kemudian ditulis ulang dengan kata "Jubir Capres".

Sementara, Jalan Letjen S Parman tampak padat merayap kala mahasiswa melintas.

Terkait aksi tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas menyampaikan, peserta aksi merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi nonprofit atau NGO.

"Kami melakukan aksi atau demonstrasi dengan tagline yang kami bangun yaitu 'Tolak Pemilu curang dan juga makzulkan Jokowi'," ujar Lamdahur di lokasi, Rabu.

Selain itu, ada tiga tuntutan lain yang dibawa para mahasiswa dalam tersebut.

Di antaranya memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, mendesak agar para menteri mundur dari kabinet pemerintahan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Serta menyerukan protes di seluruh wilayah Indonesia sampai Presiden Joko Widodo benar-benar dimakzulkan dari jabatannya.

"Kami sama-sama paham bahwa memakzulkan Jokowi ini kan diproses di legislatif, DPR," kata Lamdahur.

"Cuma secara pesan politik yang disampaikan oleh kami semua, ingin menyampaikan kepada pemerintah baik itu legislatif dan eksekutif, berhak untuk untuk mengevaluasi Presiden Republik Indonesia," lanjutnya.

Untuk diketahui, selain 4 tuntutan, para mahasiswa yang melakukan aksi itu juga membawa 10 isu.

Yakni, terkait pemilu curang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, serta kebebasan sipil.

Mereka juga menyoroti soal kadilan ekonomi dan gender, kemudian kekerasan aparat, dan produk hukum bermasalah.

Jubir Prabowo Sebut Kubu Lawan Sengaja Hembuskan Pemakzulan

Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, ada gerakan gerakan yang sengaja menghembus isu pemakzulan presiden Jokowi.

Menurutnya isu pemakzulan itu tidak lepas dari kontestasi politik yang sedang berjalan. Dasar gerakan itu sebutnya lantaran pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas yang jauh diantara kandidat lainnya. 

Dahnil menilai upaya gerakan pemakzulan presiden sebagai sikap inkonstitusional dan tidak bertanggungjawab. 

"Kami menyayangkan juga  ada gerakan-gerakan inkonstitusional yang dilakukan melihat suara dan hasil survei Pak Prabowo yang sudah tidak terbendung. Bagi kami Pak Prabowo pasti menang karena suara Prabowo mayoritas, tapi sudah terlihat ada upaya-upaya karena sudah pasti kalah kedepankan isu-isu pemakzulan," kata Dahnil, Kamis (25/1/2024). 

Gerakan pemakzulan itu pun sangat syarat dengan kepentingan politik dan tidak beretika.

Bahkan Dahnil menyebutkan isu pemakzulan dan serangan terhadap Prabowo sebagai sikap pecundang. 

"Ini menurut Kami adalah isu orang-orang yang tahu bakal kalah secara demokratis kemudian kemudian meniupkan isu-isu inkonstitusional adalah langkah pecundang kalah bertarung kemudian main kayu di luar," kata Dahnil. 

Isu pemakzulan terhadap presiden Jokowi belakang menyeruak usai sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 menemui Menkopolhukam dan menyampaikan usulan pemakzulan Jokowi.

Ada pun salah satu alasan adalah soal kecurangan pemimpin umum yang terjadi. 

Dahnil pun meminta agar isu pemakzulan presiden dihentikan apalagi mendekati pemilihan 14 Februari 2024.

Dia pun mengajak agar masyarakat sama sama mengawasi proses pemilihan yang akan berlangsung. 

"Dengan keunggulan Prabowo saat ini, ada pihak yang sengaja menghembus isu pemakzulan itu. Dan kami minta hentikan isu isu yang inkonstitusional itu."

(*/tribun-medan.com)