Ramai Dugaan Korupsi Jet Tempur Prabowo, Guru Besar Hukum Ubaya Bilang Begini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar mengenai penyelidikan dugaan korupsi oleh Komisi Antikorupsi Uni Eropa terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi sorotan.

Kabar tersebut pertama muncul dari sebuah artikel media asing Meta Nex berjudul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’

Dalam artikel itu menyebutkan adanya kesepakatan antara RI dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$792 juta atau setara Rp12,4 triliun.

Merespons hal itu, Guru Besar Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Prof Hesti Armiwulan mengatakan kabar tersebut harus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadi rumor berkepanjangan terkait kebenarannya.

“Apakah itu betul atas nama Menteri Pertahanan? Kan ada suara (rekaman),” kata Prof Hesti, Senin (12/2).

Menurutnya, rekaman suara itu harus dicek, apakah artificial intelligence (AI) atau suara asli dari Prabowo.

“Lembaga yang punya kewenangan di Indonesia untuk menginvestigasi seperti itu KPK, masyarakat sangar wajar, dumas (aduan masyarakat) itu disampaikan ke KPK dan KPK wajib menindaklanjutinya agar tidak menjadi polemik,” ujarnya.

Walakin, kata dia, Prabowo selama ini dianggap salah satu orang terkaya di Indonesia dan sudah sangat berkecukupan.

“Sangat mungkin, semua itu kalau dia memiliki jabatan walaupun sudah kaya, tetapi itu uang pribadi,” ucapnya.

“Makanya, dia (Prabowo) selalu bilang ketika ditanya Najwa soal aset yang banyak selalu bilang asetnya itu tak menghasilkan apapun karena tak berkuasa,” tutur Mantan Wakil Ketua Komnas HAM itu.

Menurutnya, hal itu adalah salah satu sinyal, jika Prabowo tetap membutuhkan uang tunai.

“Kita lihat di 2019 masih banyak utang yang belum dibayarkan Gerindra, laporan dari berbagai tempat. Banyak yang harus menanggung utang belum terselesaikan itu,” kata dia.

Namun, Prof Hesti berpendapat melihat fakta di lapangan begitu mudahnya paslon 02 mengeluarkan uang. Dirinya tak meyakini itu dari satu sumber saja.

“Saya tak yakin itu satu sumber dari Jokowi maka harus ada sumber yang bisa membiayai semua aktivitasnya 02," ucapnya. (mcr12/jpnn)