Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024, Pakar Yakin Gibran Tak akan Didiskualifikasi

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan sidang perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang akan diumumkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pada Senin (22/4/2024) diperkirakan tidak akan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini. Alasannya, MK merupakan pihak yang mengizinkan Gibran untuk mengikuti Pilpres 2024 melalui Putusan MK No. 90/2023 yang mengubah syarat umur pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Kenapa tidak sampai pada diskualifikasi? Problemnya adalah MK kita problematik karena dia menjadi bagian dari persoalan yang dipersoalkan oleh Bang Firman [kubu 03] dan Pak Sugito [kubu 01] apa itu? Putusan 90," ujar Titi dalam siaran langsung Polemik Trijaya: Menanti Putusan MK yang dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu (20/4/2024), seperti dilansir Antara.

Baca Juga : Simak Jadwal Sidang MK Pengucapan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Titi menilai, MK masih belum mau keluar dari zona pragmatis dengan tetap mempertahankan syarat calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun dengan alternatif pernah dipilih atau sedang menjabat di jabatan yang dipilih melalui pemilu, tetap berlaku pada 2024.

"Saya kira hakim yang delapan ini tidak akan berubah pendirian soal itu," katanya.

Baca Juga : : Pakar Perkirakan Putusan MK Tidak akan Ubah Hasil Pilpres 2024

Kendati demikian, menurut dia, kasus mendiskualifikasi kandidat dalam pemilihan umum bukanlah hal baru di Indonesia. Titi menyebutkan MK pernah mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020, Erdi Dabi dan John Will, karena tidak memenuhi persyaratan.

"Dalam proses di MK diketahui bahwa calon ini terlibat kasus pidana dan merupakan seorang terpidana yang belum memenuhi syarat. Jadi diperintahkan untuk didiskualifikasi dan partai politik pengusul itu mengusulkan calon pengganti," pungkas Titi.

Baca Juga : : Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024: Stabilitas Politik atau Ekonomi?

Seperti diketahui, MK mengagendakan pengucapan putusan sidang perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024). 

Berdasarkan informasi di laman resminya, MK mengagendakan sidang pemungkas sengketa Pilpres 2024 berisikan acara ‘Pengucapan Putusan’ akan digelar mulai pukul 09.00 WIB di Gedung MK RI 1, lantai 2, Jakarta.

MK akan menggabungkan sidang pengucapan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 dari dua pemohon. Dengan begitu, pengucapan putusan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan pemohon Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan pemohon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md akan dilaksanakan serentak.