Pelantikan Putin sebagai Presiden Rusia, Ini Respons dari AS dan Negara-negara Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Vladimir Putin diambil sumpahnya untuk masa jabatan kelima sebagai presiden Rusia dalam sebuah upacara di Kremlin, Selasa, 7 Mei 2024. Putin menang telak dalam pemilihan presiden pada Maret, hanya beberapa minggu setelah lawannya yang paling menonjol, Alexei Navalny, meninggal di penjara. Pemerintah-pemerintah Barat mengutuk pemilihan ulang tersebut sebagai tidak adil dan tidak demokratis.

Seorang pejabat senior Kremlin mengatakan bahwa semua kepala misi diplomatik asing di Moskow telah diundang untuk menghadiri pelantikan Putin, kantor berita Interfax melaporkan.

Namun, ada respons diplomatik yang berbeda-beda dari negara-negara Barat yang menggarisbawahi perbedaan mengenai bagaimana menangani pemimpin Rusia tersebut, lebih dari dua tahun setelah ia melancarkan invasi berskala penuh ke Ukraina.

Amerika Serikat dan sebagian besar negara Uni Eropa memboikot upacara pelantikan Vladimir Putin untuk masa jabatan enam tahun yang baru sebagai presiden pada Selasa, namun Prancis dan beberapa negara Uni Eropa lainnya mengirim seorang utusan meskipun ada imbauan dari Kyiv.

Amerika Serikat

"Tidak, kami tidak akan memiliki perwakilan pada pelantikannya," kata Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS. "Kami tentu saja tidak menganggap pemilihan itu bebas dan adil, tetapi dia adalah presiden Rusia dan dia akan melanjutkan kapasitasnya."

Inggris dan Kanada

Inggris dan Kanada mengatakan bahwa mereka tidak akan mengirim siapa pun untuk menghadiri upacara tersebut, yang dilakukan sehari setelah Rusia pada Senin mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan latihan senjata nuklir taktis yang mereka harapkan dapat meredakan "pemarah" di Barat.

Ukraina

"Ukraina tidak melihat adanya dasar hukum untuk mengakui dia sebagai presiden Federasi Rusia yang terpilih secara demokratis dan sah," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan.

Upacara pelantikan Selasa, katanya, berusaha untuk menciptakan "ilusi legalitas untuk tetap berkuasa hampir seumur hidup dari seseorang yang telah mengubah Federasi Rusia menjadi negara agresor dan rezim yang berkuasa menjadi diktator."

Uni Eropa

Seorang juru bicara Uni Eropa mengatakan bahwa duta besar blok ini untuk Rusia tidak akan menghadiri upacara tersebut, sesuai dengan posisi sebagian besar negara anggota blok ini.

Seorang diplomat Eropa mengatakan bahwa 20 negara anggota Uni Eropa memboikot acara tersebut, namun tujuh negara lainnya diperkirakan akan mengirimkan perwakilannya.

Jerman dan Republik Ceko

Republik Ceko tidak menghadiri upacara tersebut, sementara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa perwakilannya tidak akan hadir – Jerman sebelumnya memanggil pulang duta besarnya karena dugaan serangan siber Rusia.

Prancis

Menggarisbawahi perpecahan mengenai bagaimana menghadapi Rusia, sumber diplomatik Paris mengatakan: "Prancis akan diwakili oleh duta besarnya untuk Rusia."

Berbicara bersama Presiden China pada Senin, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan: "Kami tidak sedang berperang dengan Rusia atau rakyat Rusia, dan kami tidak menginginkan perubahan rezim di Moskow."

Sumber tersebut mengatakan bahwa Prancis sebelumnya telah mengutuk konteks penindasan di mana pemilihan umum diadakan, yang membuat para pemilih tidak memiliki pilihan yang nyata, serta penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia, yang Prancis anggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hubungan Prancis-Rusia telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir karena Paris telah meningkatkan dukungannya untuk Ukraina.

Minggu lalu Macron tidak menampik pengiriman pasukan ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa jika Rusia menerobos garis depan Ukraina, maka sah-sah saja untuk mempertimbangkannya jika Kyiv meminta dukungan.

Selain Prancis, Hongaria dan Slovakia juga hadir.

Negara-negara Baltik

Tiga negara Baltik – Estonia, Latvia, dan Lituania – yang telah menarik duta besar mereka dari Moskow – tidak mau menghadiri peresmian tersebut.

"Kami percaya bahwa isolasi terhadap Rusia, dan terutama terhadap pemimpin kriminalnya, harus dilanjutkan," kata Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis.

"Partisipasi dalam pelantikan Putin tidak dapat diterima oleh Lithuania. Prioritas kami tetap mendukung Ukraina dan rakyatnya yang berjuang melawan agresi Rusia."

REUTERS | AL JAZEERA

Pilihan Editor: Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia