PDIP Peringatkan Demokrat Soal Jebakan Jokowi,AHY Dijadikan Menteri ATR: Persoalan Banyak Sekali

TRIBUNJAKARTA.COM - Masuknya Partai Demokrat ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, membuat PDIP bereaksi.

Kemarin, Jokowi melantik Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Kini, PDIP yang lebih dulu berada dalam barisan pembantu Jokowi, harus berbagi istana dengan Demokrat.

Sudah rahasia umum, Demokrat dan PDIP bak air dan minyak yang sulit bersatu.

Konflik kedua partai itu dimulai sejak Pilpres 2004 silam. Kala itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sempat jadi menteri di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri memutuskan mundur dan maju sebagai capres.

SBY dengan Demokratnya kemudian menjadi rival Ketua Umum PDIP itu dalam Pilpres 2004 dan berujung memenangkan kontestasi politik itu.

Hubungan SBY dan Megawati setelah itu bak perang dingin, tak kunjung harmonis, .

Kini Demokrat dan PDIP duduk satu atap dalam Kabinet Indonesia Maju.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai terpilihnya AHY menjadi menteri sebagai balas jasa politik.

Seperti diketahui, Demokrat menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, mendukung capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming, yang tidak lain sulung Jokowi.

"Ini kan merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi ya, sebagai bentuk balas jasa."

"Kami melihatnya bukan dari aspek profesionalitas, bukan dari aspek pengetahuan, keterampilan, zaken kabinet, tetapi lebih banyak dari aspek politis ya, karena memang menteri adalah jabatan politis," kata Djarot di program Kompas Pagi, Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Djarot melihat kejanggalan terkait penunjukkan AHY. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar militer itu bukan menjadi menteri bidang pertahanan, tetapi justru pertanahan.

Terlebih, masa kerja Jokowi hanya tinggal 8 bulan lagi, begitu juga AHY di kementerian barunya.

"Persoalannya bukan sekedar jabatan itu, pertanyaannya apa yang bisa dikerjakan Mas AHY dalam waktu delapan bulan untuk memimpin satu kementerian yang saya melihatnya ini kementerian sangat teknis," ujar Djarot.

Bahkan Djarot mengingatkan Demokrat soal jebakan Jokowi.

Eks Bupati Blitar itu menduga, AHY ditempatkan di kementerian yang bukan keahliannya.

Terlebih target yang diberikan terhadap AHY tidak main-main, termasuk penyelesaian 120 juta sertifikat.

"Yang saya duga sebetulnya, apakah tepat itu Mas AHY dengan kemampuan, latar belakang seperti itu ditaruh di Kementerian ATR/BPN, bukankah ini satu jebakan untuk menyenangkan, 'pokoknya saya kasih lah jabatan menteri' apa bukan seperti itu."

"Inilah sebetulnya saya melihat motifnya Pak Jokowi itu seperti apa," jelasnya.

Djarot menilai Kementerian ATR/BPN harus dipimpin orang yang benar-benar ahli di bidangnya.

"Apa tidak ada kementerian lain yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan passionnya Mas AHY."

"Karena kalau Kementerian ATR itu arus menguasai tata ruang ya, dan persoalan banyak sekali di situ, ada mafia tanah, itu menyangkut asalah histori tanah, masalah sengketa pertanahan ada di situ," jelasnya.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, yang berada pada program sama, mengucapkan terima kasih.

Baginya, pernyataan Djarot bak nasehat senior yang lebih lama di kabinet Jokowi.

Apa tidak ada kementerian lain yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan passionnya Mas AHY.

"Kami sangat senang sekali Pak Jarot bisa memberikan beberpa masukan-masukan."

"Karena beliau bagaimanapun kan lebih berpengalaman dalam konteks sembilan tahun terakhir ini," jelas Herzaky.

Namun, Herzaky menegaskan, ketua umumnya sosok yang cepat belajar dan mampu menyelesaikan persoalan di kementerian yang dipimpinnya.

"Mas AHY kan seorang yang fast learner ya, cepat sekali beliau belar ya."

"Betul ini kementerian yang teknis, tapi walau bagaimanapun yang dilihat kemampuan leadership dan manajerialnya."

"Memahami banyak hal perangkat teknis, ya beliau juga menyampaikan para dirjen, para deputi jauh lebih memahami, tetapi di sini yang diperlukan adalah compliment, leadership dan manajerial," pungkasnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News