PBB Khawatirkan Hal Ini Jika Israel Bersiap Serang Rafah

JALUR GAZA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Senin (26/2/2024) memperingatkan Israel bahwa invasi ke Rafah di bagian selatan Gaza akan mengakhiri operasi bantuan.

Hal itu dikatakan setelah Israel menyatakan telah menyiapkan rencana untuk memindahkan warga sipil keluar dari kota yang padat penduduk tersebut.

Dijelaskan bahwa Rafah menjadi tempat 1,4 juta warga Palestina mencari perlindungan di dekat perbatasan Mesir.

Baca juga: Serangan Israel di Rafah Makin Intensif, Sekeluarga Tewas di Rumahnya

Rafah juga menjadi pusat dari operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, di mana Israel telah memerangi kelompok Hamas selama hampir lima bulan.

Saat ketegangan meningkat di wilayah tersebut, Israel melancarkan serangan pertama di timur Lebanon sejak dimulainya perang Gaza yang menewaskan dua anggota Hezbollah.

"Serangan besar-besaran Israel terhadap kota tersebut tidak hanya akan menimbulkan ketakutan bagi lebih dari satu juta warga sipil Palestina yang berlindung di sana, namun juga akan mengakhiri program bantuan kami," terangnya, dikutip dari AFP pada Selasa (27/2/2024).

Dia juga menyatakan bahwa tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan, melukai, penyiksaan dan penculikan warga sipil yang dilakukan Hamas.

"Tidak ada yang membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina," tegas Guterres.

Sementara itu, saat terjadi gejolak politik, Presiden Palestina Mahmud Abbas menerima pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sedangkan sekutu utama Israel, AS dan negara-negara lain yang membahas Gaza pascaperang telah menyerukan reformasi Otoritas Palestina untuk mengambil alih Tepi Barat dan Gaza, yang telah diperintah oleh Hamas sejak 2007.

Baca juga: Presiden AS Berharap Gencatan Senjata di Gaza Dimulai Senin Depan

Shtayyeh mendesak konsensus intra-Palestina setelah bertahun-tahun terjadi keretakan dan perluasan kekuasaan Otoritas atas seluruh tanah Palestina.

Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) menuduh Israel semakin membatasi bantuan meskipun ada perintah dari pengadilan tinggi PBB.

Mahkamah Internasional memutuskan sebulan yang lalu bahwa Israel harus mencegah tindakan genosida dan mengambil langkah segera dan efektif untuk penyediaan bantuan.

Namun badan bantuan utama PBB untuk Palestina, UNRWA, mengatakan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza pada Februari berkurang setengahnya dibandingkan bulan sebelumnya.

"Pemerintah Israel membuat 2,4 juta warga Palestina di Gaza kelaparan dan mengabaikan keputusan pengadilan," kata Omar Shakir, direktur HRW Israel dan Palestina.

Namun tentara Yordania menyatakan bahwa pihaknya melakukan serangkaian pengiriman bantuan kemanusiaan.

Tujuan dari pengiriman bantuan dan pasokan makanan itu untuk meringankan penderitaan rakyat yang ada di Jalur Gaza Palestina.

Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan pada hari Minggu bahwa tentaranya akan melancarkan invasi darat ke Rafah untuk mencapai kemenangan total atas Hamas.

"Kesepakatan gencatan senjata apa pun akan menunda, bukan mencegah operasi tersebut," katanya.

Pada hari Senin, kantor PM Netanyahu mengatakan militer telah menunjukkan kepada kabinet perang Israel rencananya untuk mengevakuasi warga sipil dari Rafah.

Baca juga: Bocah 11 Tahun Ini Bangga Cari Makanan untuk Hidupi Keluarganya di Gaza

Namun belum ada rincian yang dirilis mengenai ke mana para pengungsi tersebut bisa pergi. Para pejabat bantuan kemanusiaan dan warga Gaza sendiri mengatakan tidak ada tempat yang aman.

Pemerintah asing dan kelompok bantuan telah mengeluarkan peringatan yang mengerikan bahwa invasi Rafah akan menimbulkan korban jiwa dan bencana kemanusiaan.