Pakar PBB Peringatkan Negara-negara yang Ekspor Senjata ke Israel: Harus Segera Dihentikan

- Pakar PBB menyerukan penghentian segera ekspor senjata ke Israel yang akan digunakan di Gaza. Desakan ini disampaikan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR). OHCHR mencatat, ekspor tersebut dilarang bahkan jika negara pengekspor tidak bermaksud menggunakan senjata tersebut untuk melanggar hukum. “Setiap pengiriman senjata atau amunisi ke Israel yang akan digunakan di Gaza kemungkinan besar melanggar hukum...

Pakar PBB Peringatkan Negara-negara yang Ekspor Senjata ke Israel: Harus Segera Dihentikan

TRIBUNNEWS.COM - Pakar PBB menyerukan penghentian segera ekspor senjata ke Israel yang akan digunakan di Gaza.

Desakan ini disampaikan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).

OHCHR mencatat, ekspor tersebut dilarang bahkan jika negara pengekspor tidak bermaksud menggunakan senjata tersebut untuk melanggar hukum.

“Setiap pengiriman senjata atau amunisi ke Israel yang akan digunakan di Gaza kemungkinan besar melanggar hukum kemanusiaan internasional dan harus segera dihentikan,” ungkap pernyataan itu, Jumat (23/2/2024), dilansir Anadolu Agency.

PBB mendesak semua negara untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak yang berkonflik.

"Mereka harus menahan diri untuk tidak mentransfer senjata atau amunisi, atau suku cadangnya, jika memang diharapkan, mengingat fakta atau pola masa lalu perilaku mereka, bahwa mereka akan digunakan untuk melanggar hukum internasional," jelasnya.

Sementara itu, OHCHR memuji penangguhan transfer senjata ke Israel oleh Belgia, Italia, Spanyol, Belanda, dan perusahaan Jepang Itochu Corporation.

Namun, para ahli juga menekankan pengiriman dari Amerika Serikat (AS) dan Jerman telah meningkat sejak dimulainya konflik pada 7 Oktober 2023.

Adapun Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia termasuk di antara eksportir senjata lainnya ke Israel.

Klaim Israel

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, telah mengklaim dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pengiriman senjata tersebut mencakup komponen untuk sistem pertahanan udara, drone Shahed-101 dan Shahed-136, dan sejumlah rudal, menurut penyiar i24 Israel.

Dikutip dari Al Jazeera, surat Katz juga dilaporkan menguraikan keterlibatan unit dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Hizbullah dalam memfasilitasi pengiriman senjata tersebut, serta contoh-contoh di mana Israel telah mencegat pengiriman tersebut.

Baca juga: Tiga Gebukan Houthi dalam Sehari: Pelabuhan Israel, Kapal Inggris, dan Destroyer AS Diguyur Serangan

Katz mengatakan, jika DK PBB gagal menangani informasi intelijen yang dibagikan oleh Israel secara efektif, Israel tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas.

Pertimbangan Inggris

Diberitakan The Guardian, Pemerintah Inggris akan mempertimbangkan untuk menangguhkan izin ekspor senjata ke Israel.

Hal itu jika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melanjutkan serangan darat yang berpotensi menghancurkan kota Rafah di Gaza selatan.

Ketika situasi kemanusiaan di Gaza memburuk, tekanan diplomatik meningkat terhadap Inggris untuk mengikuti negara lain dan menangguhkan ekspor senjata ke Israel.

Sumber-sumber kementerian mengatakan, meskipun belum ada keputusan yang diambil mengenai penangguhan izin ekspor senjata, Inggris memiliki kemampuan untuk merespons dengan cepat jika nasihat hukum kepada para menteri mengatakan Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional.

Inggris telah bergabung dengan sekutu lainnya dalam menekan Israel agar menghindari serangan darat di Rafah.

Sebagai informasi, Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 oleh kelompok Palestina Hamas.

Perang Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan lebih dari 29.410 orang dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Sementara itu, hampir 70.000 orang terluka.

Sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas, dan lebih dari 200 orang dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.

Baca juga: 7 Organisasi HAM Israel Serukan Pemulihan Pendanaan UNRWA yang Dibekukan

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Lalu, 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

Sebelumnya, Israel dituduh melakukan genosida di Gaza oleh Mahkamah Internasional.

Keputusan sementara pada Januari 2024 memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Namun, permusuhan terus berlanjut dan pengiriman bantuan masih belum cukup untuk mengatasi bencana kemanusiaan tersebut.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

Apa Reaksi Anda ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow