Nikita Mirzani Bereaksi Soal Film Dirty Vote Isu Kecurangan,Sebut Pemilu Belum Mulai Sudah Menuduh

TRIBUNSUMSEL.COM- Nikita Mirzani, salah satu artis yang menyuarakan dukungannya terhadap paslon no urut 02, Prabowo-Gibran bereaksi ditengah hebohnya film dokumenter Dirty Vote.

Film Dirty Vote belum lama ini menjadi trending di Twitter (x) disebut menceritakan tentang kecurungan pemilu 2024.

Film itu perdana ditayangkan bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu oleh rumah produksi WatchDoc.

Baca juga: Sosok 3 Tokoh Pakar Hukum Jadi Pemeran Film Dirty Vote Ceritakan Soal Kecurangan Pemilu 2024

Sebagai pendukung paslon 02, Nikita Mirzani menilai jika film ini bak mengarahkan fitnah kepada Prabowo-Gibran.

Pasalnya, Nikita Mirzani berasumsi bahwa pembuat film nyaris tidak ada yang membahas paslon no urut 01 dan 03.

"Jika film ini di buat berimbang, film ini adalah film yang bagus.

Pembuatan film ini kemungkinan kader / simpatisan 01 & 03. Karna hampir tidak membahas 01 & 03.

Hampir seluruh film ini membahas kecurangan pemerintahan dan 02," terang Nikita Mirzani pada unggahan Instagramnya, Senin, (12/2/2024).

Ibu tiga anak ini bak menyayangkan adanya black campaign sebelum pemilu dimulai.

"Film Dirty vote adalah black campaign versi akademis, bayangkan pemilu belum di mulai sudah menuduh curang dan arahan tuduhan selalu ke pak jokowi & paslon no 2." katanya.

Baca juga: Sakit Hati Nikita Mirzani Ngaku Dikucilkan Saat Nonton Debat Capres, Terciduk Unfollow Raffi Ahmad

Oleh karena itu, artis akrab disapa Nyai ini tetap meyakinkan pilihannya ke paslon 02.

Menurutnya, dengan adanya film Dirty Vote, menunjukkan kalau Prabowo-Gibran difitnah, dianiaya, dan dizalimi.

"Film ini makin membuat saya yakin, bahwa 02 saat ini sedang di fitnah, dianiaya dan di dzalimi. Tetap no 2 di hati," kata Nikita Mirzani menyimpulkan.

Adapun dalam unggahannya, Nikita Mirzani turut menyoroti ketiga tokoh yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, yang disebutnya pernah jadi tim di bawah Mahfud MD.

"Mereka bertiga pernah menjadi tim percepatan reformasi hukum MAHMUD MD yang mana didasarkan Nomor 63 Tahun 2023 tentang tim percepatan reformasi hukum yang ditandatangani oleh Mahfud Md pada 23 Mei 2023," ungkap Nikita Mirzani di Instagramnya, Senin, 12 Februari 2024.

Lanjut Nikita, salah satu cawapres ikut ngomentarin Dirty Vote, padahal sedang masa tenang.

"Bahkan salah satu cawapres mentwit ttg film trsbt di twitter, bukan kah 11-13 FEBRUARI 2024 merupakan masa tenanng pemilu 2024,lantas kenapa masih menyertakan diri??” tegas Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani menyoroti gerakan 4 jari, yang merupakan koalisi antara paslon 01 dan 03 jika ada putaran 2 Pemilu.

"Disatu sisi, disana terdapat cuplikan yang membahas GERAKAN 4 JARI, gerakan trsbut merupakan bntuk koalisi antara 2 pasangan capres & cawapres JIKA terjadi 2 putaran,” omelnya.

Tak ayal, film ini menurut Nikita, sudah menyudutkan salah satu paslon.

Viral Film Dirty Vote

Film dokumenter Dirty Vote bahkan menjadi trending topik di X atau Twitter.

Diketahui, film itu ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube Dirty Vote pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu.

Film dokumenter tersebut mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.

Didalam film dokumenter, menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara.

Mereka adalah Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiganya memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di dalam Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.

Baca juga: Sosok Dandhy Dwi Laksono, Sutradara Film Dirty Vote yang Viral Ceritakan Soal Kecurangan Pemilu 2024

Alasan Sutradara Rilis Film Dirty Vote Jelang Pemilu

Kepada Kompas.com, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, memaparkan alasan di balik pembuatan dan peluncuran yang dilakukan di awal masa tenang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Seyogyanya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.

Diharapkan 3 hari yang krusial menuju hari pemilihan,

film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2/2024).

Dandhy juga berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres.

Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ujar Dandhy.

Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.

Film itu ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube pada 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu.

Didalam film dokumenter itu menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara. Mereka adalah Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiganya memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di dalam Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.

Pembuatan film Dirty Vote merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga sipil.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) sekaligus produser, Joni Aswira, dokumenter itu turut memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.

Biaya produksi film Dirty Vote, kata Joni, dihimpun melalui pengumpulan dana (crowd funding), sumbangan individu dan lembaga.

"Biayanya patungan.

Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021)," kata Joni.

Adapun sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam film itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI, Watchdoc.

Baca berita lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran Whatsapp Tribunsumsel.com