Masinton Tak Percaya Hasil Survei: Kampanye 02 Sepi, Ngomong Sama Rumput

Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Masinton Pasaribu, mengaku tak khawatir dengan hasil survei yang memempatkan palson 03 pada posisi ketiga. Masinton mengatakan pada kenyataan di lapangan, kampanye Ganjar-Mahfud selalu ramai didatangi masyarakat berbeda dengan paslon 02 Prabowo-Gibran.

"Siapa bilang (hasil survei Ganjar-Mahfud paling bawah), kebalik-balik. 02 lu lihat saja kampanye di mana-mana sepi ngomong sama rumput, sama daun. Kemarin ke Papua, maaf, bukan rasis, penduduk asli Papua Malenesia (tak datang), yang datang Melayu-Melayu tuh? Bukan rasis," kata Masinton dalam diskusi bertajuk 'Pertarungan Politik di Tengah Kampanye Akbar, Ada yang Barbar?' di Jakarta Selatan, Sabtu (27/1).

Apalagi, Masinton berpandangan beberapa lembaga survei yang menunjukkan hasil Pemilu 2024 bisa berlangsung satu putaran terafilisiasi dengan paslon tertentu.

"Sudalah itu semua lembaga survei terafilisiasi dengan salah satu paslon. Sebagai besar lembaga survei yang merilis survei di atas yang mau satu putaran, propaganda satu putaran terafiliasi salah satu paslon," ucap politikus PDIP itu.

Merespons itu,Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Juri Ardiantoro mengatakan tak ada yang salah jika ada palson yang tidak percaya dengan survei. Apalagi, jika paslon itu diprediksi akan kalah.

"Pasti semua paslon ingin menang sebanyak-banyaknya. Konseptualisasi dari menang sebanyak-banyaknya ini adalah menang satu putaran dan di banyak kesempatan paslon 1,2,3 nenyampaikan hal yang sama. Jadi apa yang salah satu paslon menang satu putaran," kata Juri.

"Kedua, kalau merasa bahwa situasi seperti ini tidak menguntungkan terhadap paslon tertentu maka pihak itu kemudian membuat skenario desain kemenangan kemudian yang lain merasa tertekan (...) ada rekayasa survei bagi kami itu hal biasa. Yang kalah pemilu pasti menyatakan pemilu curang," tambah dia.

Dia menuturkan, sebenarnya pemilu bisa dilaksanakan baik dengan mengikuti aturan yang ada saat ini.

"Kita bicara pemilih bicara fakta, bicara aturan, bicara proses, bicara mengenai penegakan aturan, kalau ada pelanggaran diproses. Nah, sepanjang prosesnya secara normatif ada dasarnya, ya, enggak ada masalah," tutur eks Deputi IV KSP itu.