KSAD Beri Penjelasan soal Balai Kartini Dipakai Deklarasi Pendukung Prabowo

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memberikan klarifikasi terkait deklarasi relawan pendukung paslon 02, Prabowo-Gibran, yang diadakan di gedung Balai Kartini, Jumat (26/1).

Ia menjelaskan, Balai Kartini memang milik TNI, namun siapa pun boleh menggunakannya karena memang disewakan untuk umum.

"Itu kan sudah dipakai umum, disewakan untuk umum, ya bukan itu," ujar Maruli saat ditemui usai apel pengamanan Pemilu 2024 di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

Untuk diketahui, Balai Kartini sebelumnya merupakan gedung Kartika Eka Paksi, yang pada era 1970-an digunakan sebagai rumah dinas KSAD, kantor Persit Kartika Chandra Kirana, dan ruang pesta KBT (Keluarga Besar Tentara).

Tahun 1978, Gedung Kartika Eka Paksi mulai diizinkan penggunaannya untuk umum, dan dibentuklah badan pengelola dengan nama Badan Pengelola Wisma Kartika Eka Paksi dan Balai Kartini, yang berkedudukan di bawah Yayasan Kartika Jaya.

Ia mengatakan, meski fasilitas di Balai Kartini milik TNI, sudah dikomersilkan dan bayar pajak, sehingga masyarakat umum dapat menyewa gedung tersebut.

"Sekarang kalau ada orang lewat dipakai fasilitas umum. Sekarang kalau misalnya, gimana ceritanya ya, kalau aset negara, terus di publik, terus disewa, ya sebetulnya kita menghindari karena takut ribut cuma kadang kan miss-miss saja ya," jelas Maruli.

"Sebetulnya itu kan serba salah [fasilitas TNI untuk deklarasi], ini kan satu tempat yang sudah dikomersilkan dan bayar pajak. Kan sudah umum, mau kawin di situ juga boleh," sambungnya.

Sebelumnya, Timnas AMIN, melayangkan protes perihal diperbolehkannya Aliansi Advokat Indonesia mengadakan deklarasi mendukung Prabowo-Gibran di gedung Balai Kartini.

Protes ini dilayangkan Timnas AMIN karena izin acara Desak Anies yang seharusnya digelar di Museum Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, dicabut. Padahal museum tersebut juga merupakan fasilitas TNI AD.