KPK BIDIK Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto,Tantang Berikan Informasi Mengenai Keberadaan Harun Masiku

TRIBUN-MEDAN.COM - Belakangan ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kerap menyasar Presiden Jokowi dan putra sulungnya sekaligus cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Di antara pernyataan kontroversi Hasto itu ialah penyeselan mencalonkan Gibran menjadi Wali Kota Solo, utang besar negara yang ditimbulkan pemerintahan Jokowi, nepotisme memilih pejabat harus dikenal dari Solo, hingga Jokowi pernah berniat ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. 

Pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyasar Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka,  itu pun ditanggapi relawan pendukung Jokowi, Pro Jokowi alias Projo.

Bendahara Umum Projo, Panel Barus, mengatakan sebaiknya, Sekjen PDIP itu menyampaikan konteks sikap partai yang mewakili kepentingan rakyat. “Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Panel.

Menurut Panel, Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu pihak, apalagi hanya oleh individu.

Menurutnya, negara sebesar Indonesia membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan agar bisa lompat ke jajaran negara-negara maju.

“Saya tidak tahu apakah komentar Mas Hasto mengenai Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika internal partai yang terjadi pasca-Pemilu 2024,” ujar Panel.

Dia menegaskan, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo-Gibran menjalin komunikasi yang intens dengan semua kekuatan politik. 

Komunikasi tersebut diyakininya bakal menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. 

Menurut Panel, legacy pemerintahan Jokowi pada 2014-2024 sangat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Bahkan, kata dia, kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 menunjukkan kepercayaan rakyat bahwa program-program Jokowi akan berlanjut dan disempurnakan. 

“Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung,” imbuh Panel.

"Dibidik KPK"

Di sisi lain, di tengah gencarnyanya serangan Hasto tersebut, KPK menantang Hasto Kristiyanto untuk menunjukkan keberadaan Harun Masiku.

KPK berharap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu memberikan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.

"Kami berharap bila yang bersangkutan (Hasto) dapat menginformasikan keberadaan Harun Masiku ada di mana saat ini, sehingga dapat kami tangkap," ujar Ali saat dimintai konfirmasi, Jumat (5/4/2024).

Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

Ali menegaskan, langkah KPK yang kerap bertanya soal keberadaan Harun Masiku ke Hasto bukanlah bentuk intimidasi, melainkan murni upaya penegakan hukum.

Begitu Harun Masiku ditemukan, KPK akan langsung memprosesnya ke peradilan supaya ada kepastian hukum dalam kasus tersebut.

Lantas, apakah KPK akan kembali memanggil Hasto dalam kasus Harun Masiku?

"Bila penyidik nanti membutuhkan kembali sebagai saksi, pasti juga dipanggil kembali," jawab Ali.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku mendapat berbagai intimidasi karena mempersoalkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Berbagai intimidasi di dalam negeri ini sekarang makin kuat, saya sendiri berkali-kali diintimidasi," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang", Sabtu (30/3/2024).

Hasto membeberkan, ada sejumlah bentuk intimidasi yang ia terima, salah satunya dengan mengungkit kasus Harun Masiku.

Hasto sempat beberapa kali dipanggil KPK terkait kasus tersebut.

"Kalau saya ini sudah (diintimidasi) pertama masalah pajak, kedua Harun Masiku, saya sudah beri penjelasan," ujar Hasto.

Ia menyebutkan, intimidasi lain yang diterimanya adalah disebut-sebut terlibat dalam sebuah kasus oleh pengusaha yang pernah berfoto dengannya.

Namun demikian, Hasto mengeklaim bahwa beragam intimidasi yang dialaminya itu tidak membuat gentar.

Pengakuan mantan staf Hasto

Dikutip dari Kompas.com, bekas staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri, menyebutkan bahwa uang suap yang diterima eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan berasal dari Harun Masiku.

"Semua dana dari Pak Harun," kata Saeful di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/2/2020) lalu.

Saeful merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang juga menyeret Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

Menurut Saeful, Harun juga menjadi penyandang dana uang suap senilai Rp 200 juta yang diterima Wahyu pada pertengahan Desember 2019 lalu.

Saeful diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, politisi PDIP Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful Bahri, bekas staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Lembaga antirasuah itu menetapkan Wahyu sebagai tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. KPK mengatakan, Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya.

Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengakui Saeful Bahri pernah menjadi stafnya ketika menjabat sebagai anggota DPR tahun 2009.

Kendati demikian, Hasto membantah Saeful masih menjadi stafnya hingga kasus ini mencuat.

"Seperti yang disampaikan KPU, Saeful ini dari swasta. Ya tapi saya mengenal juga. Karena pada tahun 2009 saya menjadi anggota DPR dia adalah staf saya. Tapi bukan staf sekjen ya," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020) lalu.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter