Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi telah memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Belakangan, Sinyal PKS ini mendapat respons penolakan dari Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora. Diketahui, Gelora merupakan salah satu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.

Sementara sejumlah partai politik lainnya yang juga berada di dalam KIM, seperti Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Demokrat, justru membuka peluang PKS untuk bergabung di kubunya.

Berikut pernyataan politikus Gelora, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat terkait peluang PKS bergabung di kubu Prabowo-Gibran seperti dirangkum dari Tempo.

Gelora: Menyerang sosok Prabowo-Gibran

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, selalu melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin, 29 April 2024.

Mahfuz juga mengungkap, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya, kata Mahfuz, PKS memberikan cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata dia.

Mahfuz juga menyebut, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz.

Gerindra: Komunikasi terus dilakukan

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, komunikasi antara PKS dan KIM mengenai peluang PKS bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo memang sudah ada. Namun, dia mengklaim, komunikasi itu belum dilakukan secara langsung dan final.

"Iya untuk responsnya KIM tentang keinginan PKS (bergabung dengan kubu Prabowo) kan memang kami belum pernah menjalin komunikasi yang langsung dan final. Ya maksudnya komunikasi finalnya kan belum ada," ujar Dasco saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 April 2024.

Meski belum final, Dasco mengaku, proses komunikasi dengan PKS terus dilakukan. Dia juga memastikan, pihaknya terbuka untuk melakukan dialog mengenai keinginan PKS bergabung ke kubu Prabowo. Nantinya, kata Dasco, jika komunikasi itu telah final, Prabowo akan bertemu PKS.

Terkait ketidakhadiran Prabowo di acara Halalbihalal PKS, Dasco juga menyebut tidak dapat dikaitkan dengan sinyal penolakan terhadap PKS.

"Ketidakhadiran (Prabowo di acara PKS) itu tidak dapat dikaitkan dengan masalah belum direstui atau belum adanya komunikasi dengan PKS. Sehingga agar dapat dipisahkan mengenai masalah bergabung dan tidak kehadiran pada acaranya PKS," kata dia.

Dasco menjelaskan, undangan dari PKS memang diberikan kepada Prabowo melalui Dasco. Dia menyebut, undangan itu diterima pada Kamis, 25 April 2024.

Dasco menjelaskan, Prabowo memang tidak bisa memenuhi undangan PKS karena harus hadir di acara keluarga yang telah dijadwalkan lebih dulu daripada undangan PKS.

Golkar: Tidak pernah menutup komunikasi

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, KIM tidak pernah membahas penolakan terhadap PKS masuk ke gerbong Prabowo-Gibran.

Dave menyebut, hingga kini KIM tidak pernah menolak partai mana pun untuk bekerja sama dengan partai-partai pengusung Prabowo-Gibran. Dia mengklaim, KIM terbuka untuk berkomunikasi dengan semua partai.

"KIM secara umum tidak pernah menutup komunikasi dengan partai politik manapun," ujar Dave saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 April 2024.

Secara umum, menurut Dave, semua partai di KIM sepakat ingin menjadikan KIM sebagai koalisi yang bisa mengakomodir semua kekuatan politik bangsa. Dia juga memastikan, KIM ingin transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke pemerintahan Prabowo dapat berjalan dengan lancar.

"Kami kan ingin transisi yang guyup dan membangun pemerintahan yang kuat ke depannya," ucap dia.

PAN: Senang jika PKS bergabung

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi saat menanggapi peluang PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Viva mengatakan, PAN tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung.

Menurut Viva, masuknya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran justru akan memberikan dampak yang positif. Dia menilai PKS dapat semakin memperkuat posisi politik pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya di DPR.

"Kalau PAN tidak berkeberatan. Justru PAN senang dan gembira jika PKS berniat untuk bergabung di KIM (Koalisi Indonesia Maju) karena dapat memperkuat posisi politik pemerintah di DPR RI," ucap Viva Yoga saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 April 2024.

Meski demikian, Viva mengatakan, PAN tidak akan ikut campur dalam keputusan bergabung atau tidak bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Untuk itu PAN menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan presiden terpilih, Pak Prabowo," kata dia.

Demokrat: Engga terlalu masalah buat kami

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi peluang PKS bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran. Herzaky mengatakan, Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar-benar bergabung.

"Bahwa nantinya (PKS) akan bersama di pemerintahan, enggak terlalu masalah buat kami. Kami akan menyesuaikan," kata Herzaky saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 April 2024.

Herzaky menyebut, Demokrat menyerahkan keputusan bergabung atau tidaknya PKS ke pemerintahan kepada Prabowo. Pasalnya, kata Herzaky, Prabowo memiliki hak prerogatif untuk memutuskan hal itu. Dia juga menilai, Prabowo lebih memahami keputusan yang terbaik untuk pemerintahan ke depan.

"Tentunya beliau (Prabowo) punya pertimbangan-pertimbangan, karena wajar dalam menentukan misalnya dirasa perlu ada elemen-elemen yang perlu diluar KIM ya beliau lah tentu yang akan menentukan," kata dia.

Dia menyebut, Demokrat percaya langkah yang diambil Prabowo adalah langkah terbaik untuk masyarakat Indonesia. Demokrat, kata Herzaky, akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab menjadi bagian dari KIM sejak awal. Demokrat akan berupaya memastikan visi misi Prabowo-Gibran yang disampaikan ke masyarakat dapat direalisasikan.

“Harapan kita semakin banyak elemen bangsa untuk bisa melaksanakan program beliau. Tapi mungkin ada yang di dalam kabinet, ada yang di luar ini kan sama pentingnya,” ujar dia.

Hingga kini, PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, sebelumnya memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Aboe menyebut, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.

"Ini (Pilpres) kan sudah selesai. Ke depan kami kan ingin berbuat untuk bangsa. Kami kemarin kan sudah berpengalaman dua periode kemarin di luar. Jadi kalau pun bisa ke dalam itu positif," ujar Aboe ditemui usai acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.

Pilihan Editor: Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami