Jokowi Diusulkan Jadi Penasihat Khusus Prabowo-Gibran

Hasil Pilpres 2024 menetapkan presiden dan wapres terpilih adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Muncul usulan agar Presiden Jokowi nantinya menjadi penasihat khusus untuk Prabowo-Gibran.

Usulan itu berasal dari pendukung Prabowo-Gibran, politikus Maruarar Sirait. Maruarar beralasan usulan tersebut muncul karena Jokowi punya segudang pengalaman, mulai pernah menjadi wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden RI ke-7.

"Pak Jokowi tentu akan memberi masukan dan menjadi penasihat sebagai orang yang berpengalaman," kata Maruarar dilansir Antara, Selasa (09/4).

Prabowo-Gibran, kata Ara sapaan akrabnya, juga diyakini akan melanjutkan program-program Jokowi. Untuk itu, Ara menekankan agar seluruh aktivis dapat bersatu mendukung pemerintahan Prabowo ketika menjabat sebagai Presiden RI.

"Kami adalah aktivis bagian pertama yang mendukung supaya Prabowo kompak dan solid ke depannya," kata dia.

Ara juga mengimbau agar aktivis tidak boleh menjadi pemisah hubungan baik yang telah terjalin antara Jokowi dan Prabowo. "Jadi, jangan sampai menjadi bagian yang memisahkan mereka. Posisi aktivis harus mengompakkan Prabowo dan Jokowi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengibaratkan hubungan Jokowi dan Prabowo seperti dibangun di atas batu karang yang kokoh ketika terkena air, angin, maupun hujan.

Menurut dia, kepercayaan, kecocokan, dan kenyamanan antara kedua tokoh tersebut telah melalui proses yang dinamikanya sangat tinggi dan unik.

"Bagaimana mereka saling menghormati, saling menghargai, itu dilakukan. Pak Jokowi, saya mengerti sekali karakternya. Beliau orang yang sangat baik, berkomitmen, dan sangat menghormati Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi," imbuhnya.

Bahlil ungkap hal yang sama

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya juga mengungkapkan kemungkinan Jokowi menjadi penasihat khusus presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, semua kemungkinan bisa saja terjadi.

"Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional," kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (08/4)

Namun, Bahlil menyebutkan Jokowi tak akan terlibat dalam penyusunan kabinet Prabowo. Jokowi, menurut dia, sudah paham soal penyusunan kabinet hak prerogatif presiden.

"Itu kan hak prerogatif presiden terpilih. Karena Presiden Jokowi itu memberikan, Pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden, tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil tak menampik pembahasan masa transisi pemerintahan baru sudah menjadi pembahasan. Bahlil menekankan secara garis besar, pemerintahan selanjutnya akan mencerminkan keberlanjutan.

"Karena ini sifatnya berkelanjutan maka program-program 2025 sudah harus mencerminkan tentang visi misi dan program besar dari presiden terpilih. Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU. Jadi jangan kita mendahului apa yang menjadi tugas daripada MK dan KPU. Tapi bahwa ancang-ancang besar, garis besarnya mungkin saja itu sudah dimasukkan," ucapnya. (rs)

Baca artikel detiknews,

Selengkapnya "Tentang Ramai Usulan Jokowi Jadi Penasihat Khusus Prabowo-Gibran"