Forum Purnawirawan untuk Perubahan Desak Jokowi Dimakzulkan & Diskualifikasi 02

Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) menggelar pertemuan di kediaman Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, Jakarta Timur, Sabtu (17/2).

Dalam pertemuan di rumah mantan Gubernur DKI tersebut, turut hadir yang cukup populer seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang juga menjabat anggota Dewan Penasihat Timnas AMIN dan Irjen Pol (Purn) Anas Yusuf beserta 40 purnawirawan lainnya.

"Saudara-saudara sekalian se-perjuangan se Tanah Air. Kami dari Forum KP3, komunikasi purnawirawan untuk persatuan dan pembaharuan, terdiri dari ratusan orang tapi perwira tingginya kurang lebih hampir 200 orang. Pada hari ini kita konsolidasi di rumah kediaman saya di Museum Bang Yos untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di Tanah Air. Khususnya pasca Pemilu tanggal 14 Februari 2024," kata Bang Yos--sapaan akrab Sutiyoso dalam tayangan Youtube Bang Edy Channel.

Bang Yos lalu meminta mantan Menag Fachrul Razi untuk membacakan 4 catatan penting dalam pertemuan tersebut. Salah satunya menyinggung Presiden Jokowi yang terlibat cawe-cawean dalam Pemilu 2024.

"Presiden yang nyata bersikap cawe-cawe terhadap penyelenggara Pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia," bebernya.

Berikut pernyataan lengkap FKP33 tersebut:

Assalamualaikum wr wb.

Salam sejahtera untuk kita semua sehubungan dengan terlaksananya tahap pencoblosan dalam Pemilu Presiden 14 Februari 2024, FKP3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi pemilu tersebut dengan rasa tanggungjawab, kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintahan pusat, pemda, KPU, Bawaslu dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pemilu presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan perwakilan di luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu dan jadi perhatian.

Menyikapi perhitungan suara pemilu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil.

2. ⁠Kami yang bercita cita menjadikan Pemilu 2024 antara lain momen sebagai memulai zero coruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun pengawasan kinerja pemerintah dengan mengektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2024 sebagai berikut:

1. Presiden yang nyata bersikap cawe cawe terhadap penyelenggara pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia.

2. ⁠ Kemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa menunggu revisi peraturan KPU telah nyata nyata mengkhianati konstitusi.

3. Kenggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh tokoh politik agar mendukung paslon 02 sekian merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik indonesia.

4. Kecurangan oleh petugas kpu dan jajarannya serta mendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis telah sungguh2 mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan kesatuan negara RI.

Desak Presiden Jokowi Dimakzulkan

Atas sederet permasalahan tersebut, lanjut Fachrul Razi, mereka mendesak Presiden Jokowi untuk dimakzulkan. Selain itu, mereka menyesalkan sikap paslon 02 Prabowo-Gibran yang merayakan hasil quick count.

"Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count dan bukan merupakan hasil resmi pemilu," jelasnya.

Berikut pernyataan lengkapnya:

Berdasarkan hal-hal di atas kami bersikap:

1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count dan bukan merupakan hasil resmi pemilu

2. ⁠Mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024.

"Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan," tutup Fachrul Razi dalam pernyataan tersebut.