DK PBB akan Lakukan Pemungutan Suara Tuntut Gencatan Senjata di Gaza,AS akan Gunakan Hak Vetonya

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada hari Selasa (20/2/2024) mengenai resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Namun, Amerika Serikat justru mengumumkan akan menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi tersebut, AP News melaporkan.

Aljazair, perwakilan Arab di DK PBB, memasukkan rancangan resolusi tersebut ke dalam bentuk final untuk dapat dilakukan pemungutan suara.

Para diplomat Dewan, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan pemungutan suara akan dilakukan pada Selasa pagi.

Selain gencatan senjata, rancangan akhir Aljazair, yang diperoleh The Associated Press, menegaskan kembali tuntutan DK PBB agar Israel dan Hamas secara cermat mematuhi hukum internasional khususnya perlindungan warga sipil, dan menolak pemindahan paksa warga sipil Palestina.

Rancangan tersebut juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera Hamas.

Duta Besar Amerika Linda Thomas-Greenfield mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Amerika Serikat telah berupaya mencapai kesepakatan pembebasan sandera selama berbulan-bulan yang akan menghasilkan masa tenang setidaknya selama enam minggu.

Ia mengatakan Presiden AS Joe Biden telah melakukan banyak pembicaraan selama seminggu terakhir dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pemimpin Mesir dan Qatar untuk mendorong kesepakatan tersebut.

“Meskipun kesenjangan masih ada, elemen kuncinya sudah dibahas dan ini tetap merupakan kesempatan terbaik untuk menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka dan memungkinkan jeda berkepanjangan dalam pertempuran yang akan memungkinkan bantuan penyelamatan nyawa sampai ke warga sipil Palestina yang sangat membutuhkannya," ujar Thomas-Greenfield.

Namun pada hari Sabtu (17/2/2024) Qatar mengatakan bahwa perundingan tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan.

"Resolusi yang didukung negara-negara Arab tidak akan mencapai tujuan tersebut, dan bahkan mungkin bertentangan dengan tujuan tersebut,” tambah Thomas-Greenfield.

Baca juga: Pekerja Pelabuhan di India Bersatu, Tolak Tangani Pengiriman Senjata Apa pun ke Israel

“Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak mendukung tindakan terhadap rancangan resolusi ini."

"Jika hasil pemungutan suara sesuai dengan rancangannya, maka hal itu tidak akan diadopsi.”

Ke-22 negara Arab di PBB telah menuntut gencatan senjata selama berbulan-bulan karena serangan militer Israel di Gaza semakin intensif.

Jumlah warga Palestina yang terbunuh melebihi 28.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Ketua Kelompok Arab bulan ini, Duta Besar Tunisia untuk PBB Tarek Ladeb, mengatakan pada Rabu lalu bahwa sekitar 1,5 juta warga Palestina yang mencari keselamatan di kota Rafah di selatan Gaza, menghadapi skenario bencana jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap melanjutkan potensi serangan sipil dan militer di wilayah yang berbatasan dengan Mesir itu.

Netanyahu memerintahkan militer untuk membuat rencana evakuasi Rafah, namun Israel belum mengumumkan batas waktunya.

Rancangan resolusi Aljazair juga mengungkapkan keprihatinan atas situasi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Aljazair menegaskan kembali seruan dewan untuk akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh wilayah tersebut.

Para pejabat PBB mengatakan seperempat dari 2,3 juta penduduknya menghadapi kelaparan.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah menawarkan dua resolusi mengenai Gaza.

Resolusi pertama DK PBB pada 15 November menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza untuk mengatasi meningkatnya krisis yang dialami warga sipil Palestina selama serangan udara dan darat Israel.

Pada tanggal 22 Desember, dewan tersebut mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan agar segera mempercepat pengiriman bantuan kepada warga sipil yang kelaparan dan putus asa di Gaza, namun tanpa permohonan untuk penangguhan pertempuran antara Israel dan Hamas.

AS, sekutu terdekat Israel, tidak menyetujui kedua resolusi tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)