Dampak Bagi Presiden Jokowi Jika Megawati Perintahkan 7 Menteri PDIP Keluar Dari Kabinet

TRIBUNSUMSEL.COM - Isu panas pemerintahan presiden Jokowi semakin jadi ketika Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri diprediksi bakal menarik sejumlah menteri dari PDIP dari kabinet Jokowi.

Tercatat, saat ini ada tujuh menteri yang berasal dari PDIP.

Lalu, apa dampaknya bagi Presiden Jokowi? Hal ini tentu bakal menjadi pukulan moral bagi Presiden Jokowi.

Diketahui, perlawanan Presiden Joko Widodo terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan semakin nyata dengan penunjukkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri.

Putera presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).pada Rabu (21/2/2024) lalu.

Presiden sebenarnya adalah kader PDIP dan mendapat dukungan penuh dari Megawati sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI, hingga Presiden selama dua periode.

Selama dua periode pemerintahanya, Jokowi selalu berkonsultasi dengan Megawati dalam menyusun kabinet.

Keduanya berpisah jalan di Pilpres 2024. PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo, sementara Presiden sangat nyata memberi dukungan kepada puteranya Gibran Rakabuming raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Penunjukan AHY sebagai menteri dipastikan tidak melibatkan Megawati. Terlebih sudah menjadi rahasia umum hubungan SBY dengan Megawati tidak terlalu baik.

Dengan situasi seperti itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun memprediksi Megawati akan menarik semua kadernya yang saat ini menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Saat ini ada tujuh kader Banteng yang ada di dalam kabinet, termasuk Pramono Anung yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

Menurut Ubed, Megawati sedang menunggu momentum yang pas untuk menarik tujuh kadernya itu.

"Saya berpikir Megawati akan menarik menterinya sebelum berakhirnya masa jabatan Jokowi."

"Megawati saya kira masih menunggu beberapa waktu yang tepat, mungkin dugaan saya di awal Maret atau sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024," kata Ubed, Sabtu (24/2/2024), dikutip dari Tribunnews.

Ubed menyebut saat ini Megawati punya alasan kuat menarik menterinya. Pasalnya sikap Jokowi kini kian mempertegas sudah tak menjadi bagian dari PDIP.

Belum lama ini Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, menjadi kader PDIP bukan hanya sekadar punya kartu tanda anggota (KTA).

Menurutnya, sikap, loyalitas dan perilaku kader yang menjadi ukuran. Sikap Jokowi sudah sangat jelas bertentangan dengan perintah partainya.

Di sisi lain, Megawati adalah seorang politisi senior yang pasti punya perhitungan matang sebelum mengambil keputusan.

Menurut Ubed, apabila PDIP menarik kadernya dari kabinet, maka hal itu akan menjadi semacam hukuman moral dari Megawati kepada Jokowi yang telah berseberangan

"Berpotensi Megawati akan semacam memberikan hukuman etik dan hukuman politik pada Jokowi," kata Ubed.

Saatnya Megawati tarik kader

Sementara itu, ditariknya AHY menjadi menteri Jokowi dianggap membuat posisi PDIP kian terjepit.

Pasalnya, publik menilai keputusan Jokowi itu seakan ingin kian menegaskan dia telah berbeda jalan dengan Megawati dan PDIP.

Apalagi, selama ini hubungan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku tokoh utama di Demokrat juga dianggap kurang harmonis.

"Masuknya AHY ke dalam kabinet Jokowi menjadi jembatan atas titik simpang yang selama ini terjadi antara PDIP dengan Partai Demokrat, tepatnya antara Megawati dan SBY," kata Pengamat politik dari UIN Jakarta, A Bakir Ihsan, Jumat (23/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.

Dengan kondisi saat ini, Bakir menganggap, menjadi momen yang tepat bagi Megawati untuk menarik mundur kadernya yang menjadi menteri di kabinet Jokowi.

Hal itu sekaligus menjadi kesempatan untuk membuktikan ucapan Megawati yang sempat viral beberapa waktu lalu.

"Seharusnya berani (menarik mundur menteri PDIP), paling tidak untuk membuktikan apakah betul tanpa PDIP, Jokowi bukan siapa-siapa, tidak bisa bekerja maksimal," kata Bakir.

Baca juga: Kian Panas, Megawati Diprediksi Segera Tarik 7 Menteri PDIP Dari Kabinet Jokowi, Berikut Daftarnya

Baca juga: Viral Surat Instruksi Megawati, Caleg PDIP Cemas Terancam Tak Dilantik, Suara Ganjar-Mahfud Rendah

Berikut 7 kader PDIP di KIM

- Sekretaris Kabinet, Pramono Anung

- Menkumham, Yasonna Laoly

- Menteri Sosial, Tri Rismaharini

- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki

- Menteri PAN-RB, Azwar Anas

- Menteri PPPA, Bintang Puspayoga

- Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

Pertemuan Megawati-Jusuf Kalla

Secara terpisah politikus PDIP  Deddy Yevri Sitorus, mengabarkan rencana pertemuan Megawati  dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK.

Rencana itu diamini oleh politikus PDIP, Adian Napitupulu.

Adian meyakini rencana pertemuan Megawati dengan JK bakal terjadi.

"Pasti terjadi lah," kata Adian saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Hanya saja, Adian tak mengungkapkan kapan dan di mana pertemuan itu akan dilaksanakan.

"Kita dengar saja, kita ikuti," ujar anggota Komisi VII DPR RI itu.

Kabar pertemuan Megawati dan JK sebelumnya diungkapkan politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus.

Deddy mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar.

"Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (23/2/2024).

Menurut Deddy, tidak hanya JK yang ingin bertemu dengan presiden ke-5 itu, melainkan beberapa tokoh lain juga.

"Saya kira tidak hanya Pak JK. Saya kira banyak tokoh juga yang pengen ngobrol lah tentang situasi Indonesia hari ini," ujar Deddy.  

Dukungan mantan panglima TNI

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berharap pertemuan Megawati dengan Jusuf Kalla bisa melahirkan hak angket DPR untuk menyelidiki proses pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikannya usai diskusi publik bertajuk Rakyat Indonesia Menggugat di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) malam.

"Ya yang diharapkan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan negeri ini. Melalui jalan yang terakhir di negeri ini sesuai aturan yang ada ya hak angket tadi," kata dia.

Gatot memandang wacana pertemuan Megawati dan JK positif untuk membangun komunikasi politik.

Ia mengatakan hati seorang ibu yang dimiliki Megawati akan muncul untuk membela kebenaran yang hakiki.

Di samping itu, kata dia, JK yang telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden juga sangat berpengalaman di bidang politik.

Pertemuan keduanya, kata dia, penting untuk mematangkan perjalanan Indonesia ke depan.

"Tentunya apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja. Komunikasi politik itu perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut," kata dia.        

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan gabung dengan saluran whatsapp Tribunsumsel.com