Cina Raup Penerimaan Pajak Rp 10.980 Triliun di Kuartal I 2024

Pemerintah Cina meraup penerimaan pajak senilai 4,9 triliun yuan, atau setara Rp 10.980 triliun (kurs: Rp 2.240 per yuan) pada kuartal pertama 2024. Hal ini berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Cina.

"Pendapatan pajak nasional mencapai 4.917,2 miliar yuan, turun 4,9% dibandingkan tahun lalu, tetapi memperlihatkan pertumbuhan yang stabil," kata Wakil Menteri Keuangan Cina Wang Dongwei dikutip dari Antara, Selasa (23/4).

Sementara itu, pemerintah mengantongi pendapatan fiskal yang mencapai 6,08 triliun yuan, atau sekitar Rp 13.624 triliun pada kuartal I 2024. Nilai itu turun 2,3% dibandingkan realisasi tahun 2023.

Penurunan disebabkan sejumlah faktor, seperti penangguhan sebagian pajak terhadap usaha kecil dan menengah di sektor manufaktur hingga kebijakan pemotongan pajak pada tahun 2023.

Baca juga:

• Pengakuan TKW Kena Pajak Rp 360 Juta Usai Bawa Emas 3 Kg dari Arab
• Berlaku 12 April, Ini Dokumen Izin Kuasa Hukum Online Pengadilan Pajak
• Wajib Pajak Badan Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT, Maksimal 2 Bulan

Namun, pendapatan dari industri budaya, pariwisata, dan manufaktur justru tumbuh pada tiga bulan pertama 2024. Hal ini turut menopang pendapatan fiskal Cina. 

"Jika mengecualikan faktor-faktor khusus, seperti kebijakan pemotongan pajak, pendapatan fiskal Cina tumbuh sekitar 2,2% pada kuartal pertama 2024," ujar Wang.

Cina akan Dukung Industri Berbasis Teknologi

Dia menyampaikan, Kementerian Keuangan akan terus mendukung secara penuh berbagai inovasi dari industri berbasis teknologi, kemudian memperkuat inovasi teknologi serta pengembangan manufaktur melalui kebijakan pemotongan pajak dan biaya.

Di sisi lain, belanja fiskal Cina pada kuartal pertama 2024 meningkat 2,9% dibanding tahun 2023. Hal ini dibarengi peningkatan belanja untuk biaya pencegahan bencana dan manajemen darurat yang meningkat 53,4% yoy.

Wang menegaskan, bahwa Kementerian Keuangan akan terus menerapkan kebijakan fiskal yang positif dan memperkuat pengelolaan dan pengawasan keuangan.

"Kemudian dibarengi dengan penguatan regulasi, pengendalian makroekonomi dengan fokus pada peningkatan permintaan domestik dan menumbuhkan momentum baru untuk pembangunan," katanya.