MUI Kritik Rencana Evakuasi Warga Palestina dari Gaza, Khawatir Justru Dukung Agenda Penjajahan
JAKARTA, KOMPAS.TV — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah Indonesia mengevakuasi warga Palestina dari Gaza.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menilai langkah tersebut berpotensi menguntungkan agenda penjajahan Israel dengan mengosongkan wilayah Palestina dari warganya.
“Kita seakan-akan adalah orang yang merealisasikan keinginan penjajah sebenarnya. Karena kan memang pengennya kosong (dari warga Gaz, red), kalau kita angkut kan kosong,” ujar Cholil dalam program vodcast KompasTV On Point with Adisty, Jumat (11/4/2025).
Baca Juga: Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza, Pengamat: Saya Khawatir Ini Jadi Karpet Merah Trump Kuasai Gaza
“Dan orang yang di dalam saja diusir, mana mungkin orang yang di luar bisa balik lagi,” imbuhnya.
Cholil menjelaskan bahwa evakuasi atas nama kemanusiaan memang tampak mulia, tetapi tidak boleh lepas dari konteks perjuangan rakyat Palestina mempertahankan tanah air mereka.
Menurutnya, memindahkan warga Gaza yang terluka ke luar negeri, termasuk Indonesia, justru membuka celah bagi penjajah untuk memperkuat cengkeramannya atas wilayah tersebut.
“Inilah yang sebenarnya diinginkan penjajah untuk kosong. Jadi kita memfasilitasi. Niatnya menolong warga Palestina, tapi sebenarnya adalah mengikuti para penjajah yang ingin mengusir Palestina,” ucapnya.
Ia menegaskan, niat baik semestinya disertai dengan strategi yang tepat. Dalam hal ini, menurut Cholil, bentuk pertolongan yang lebih tepat ialah memberikan bantuan pengobatan di dalam wilayah Gaza atau di tempat terdekat, bukan memindahkan mereka ke wilayah yang jauh dari tanah kelahiran mereka.
“Kalau mereka luka, ya diobati di tempat itu (Gaza). Kalau tempat itu tidak layak, ya di tempat terdekat. Jadi evakuasi itu untuk kebaikan,” katanya.
Baca Juga: Menlu Sugiono Jelaskan soal Presiden Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza: Tak Berarti Relokasi
MUI, kata Cholil, menolak tegas segala bentuk langkah yang membuka ruang terjadinya relokasi warga Gaza secara permanen.
Sikap tersebut, menurut dia, sejalan dengan fatwa MUI yang mewajibkan umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
“Nah ini menurut saya mendukung (Israel). Kenapa? Karena tempat menjadi kosong, maka penjajah menjadi nyaman menguasai tempat itu. Meskipun niatnya tidak membantu penjajah, tapi programnya adalah membantu penjajah,” jelasnya.
“Kami menyatakan, membantu penjajah adalah hukumnya haram,” tegas Cholil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi sekitar 1.000 warga Gaza yang terluka dan terdampak konflik, dengan syarat seluruh pihak menyetujui, dan bahwa mereka akan kembali ke Gaza setelah pulih.
Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa proses evakuasi masih dalam tahap konsultasi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan bahwa langkah ini semata-mata didasarkan pada kepedulian kemanusiaan, bukan relokasi permanen.
Baca Juga: Menlu Sebut Prabowo Masih Konsultasi dengan Pimpinan Kawasan untuk Evakuasi Warga Gaza yang Luka