WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Ribuan warga Amerika Serikat dan sejumlah negara lain turun ke jalan pada Sabtu (5/4/2025) dalam aksi unjuk rasa atau demo serentak bertajuk “Hands Off!”, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Menurut penyelenggara, sekitar 1.200 demonstrasi digelar di seluruh AS, menjadikannya sebagai salah satu aksi massa terbesar dalam satu hari sejak Trump kembali menjabat pada 20 Januari lalu.
Aksi ini diorganisir oleh sekitar 150 kelompok aktivis dan dijadwalkan berlangsung di seluruh 50 negara bagian, serta di beberapa kota besar luar negeri seperti London, Paris, Berlin, Meksiko City, hingga Lisbon.
Baca juga: Pulau yang Dihuni Penguin Kena Tarif Dagang Trump, Ini Besarannya
“Ini adalah demonstrasi besar-besaran yang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Musk dan Trump serta anggota Kongres dari Partai Republik dan semua sekutu MAGA, bahwa kami tidak ingin mereka campur tangan dalam demokrasi kami, pada komunitas kami, pada sekolah kami, teman-teman kami, dan tetangga kami,” ujar Ezra Levin, salah satu pendiri kelompok Indivisible.
Indivisible adalah satu dari banyak organisasi progresif yang menggagas aksi ini. Kelompok ini dibentuk setelah pemilihan pertama Trump pada 2016, dan kini bekerja sama dengan jaringan liberal lainnya seperti MoveOn dan Working Families Party.
Demonstrasi terbesar diperkirakan berlangsung di kawasan National Mall, Washington DC.
Sejumlah kelompok pro-Palestina juga turut bergabung untuk menyuarakan penolakan atas dukungan AS terhadap tindakan militer Israel di Gaza, serta mengkritik penanganan protes kampus oleh pemerintahan Trump.
Kritik terhadap Trump muncul menyusul rangkaian perintah eksekutif yang dikeluarkan sejak ia kembali menjabat.
Baca juga: Rumus Tarif Trump Membingungkan Dunia, Pukul Negara Miskin
Langkah-langkah tersebut, menurut para penentang, selaras dengan agenda konservatif ekstrem dari Project 2025, sebuah inisiatif politik yang bertujuan membentuk ulang struktur pemerintahan federal dan memperluas kekuasaan eksekutif.
Namun, Gedung Putih membantah tuduhan bahwa kebijakan tersebut akan merugikan warga.
Asisten Sekretaris Pers Gedung Putih, Liz Huston, menegaskan, Presiden Trump tetap berkomitmen melindungi hak-hak sosial warga negara.
“Posisi Presiden Trump jelas, ia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid bagi penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, sikap Demokrat adalah memberikan manfaat Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare kepada imigran ilegal, yang akan membuat program-program ini bangkrut dan menghancurkan para manula Amerika,” kata Huston dalam pernyataan tertulis kepada Reuters.
Meski sebagian besar kebijakan Trump masih menghadapi gugatan hukum, termasuk upaya pemecatan pegawai negeri, deportasi imigran, hingga pembatalan hak-hak transgender, para pendukungnya memuji langkah-langkah tersebut sebagai bentuk keberanian dalam menghadapi dominasi liberal.
Aksi besar ini mengingatkan pada Women’s March on Washington pada awal masa jabatan pertama Trump 2017, yang diikuti ratusan ribu peserta.
Meski skala protes tahun ini disebut lebih kecil, para pemimpin aktivis optimistis aksi bersama lintas kelompok akan menguatkan gerakan perlawanan terhadap kebijakan Trump.
Baca juga: Dampak Tarif AS: PM Malaysia Ajak Diskusi Pemimpin ASEAN
Beberapa organisasi besar seperti Service Employees International Union yang mewakili sekitar 2 juta pekerja, Human Rights Campaign (kelompok advokasi LGBTQ terbesar di AS), serta organisasi lingkungan Greenpeace, juga menyatakan partisipasinya dalam gerakan ini.