SURABAYA, KOMPAS.TV – Demo tolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (24/3/2025) mulai kondusif setelah azan Magrib dan masuk waktu berbuka puasa.
Hal itu sebagaimana laporan jurnalis KompasTV di lokasi, Kyka Madona, dan pantauan melalui Breaking News KompasTV
Dilaporkan sekitar pukul 18.30 WIB, sudah tidak ada massa aksi di sisi sepanjang Jalan Gubernur Suryo Surabaya.
Namun, sejumlah aparat keamanan tampak masih berjaga di sekitar Gedung Negara Grahadi.
Sebelumnya, massa aksi sempat ricuh mulai sekitar pukul 16.00 WIB ke atas sampai menjelang Magrib.
Kericuhan terjadi setelah diduga adanya beberapa lemparan ke dalam pagar Gedung Grahadi.
Setelah itu, aparat kepolisian yang ada di lokasi mulai menyemprotkan air melalui water canon ke arah massa aksi.
Namun, sejumlah peserta aksi melakukan perlawanan dengan meneriakkan yel-yel dan melemparkan sejumlah barang ke arah aparat keamanan yang berjaga.
Baca Juga: Demo Tolak Pengesahan UU TNI di Surabaya Sempat Ricuh, Polisi Kerahkan Water Canon
Tuntutan Aksi
Demo tolak UU TNI di Surabaya hari ini membawa 8 tuntutan, yaitu:
- Menolak revisi UU TNI
- Menolak perluasan TNI di ranah sipil
- Menolak perluasan TNI di ranah siber
- Membubarkan komando teritorial
- Menarik seluruh militer dari tanah Papua
- Mengembalikan TNI ke barak
- Merevisi UU peradilan militer
- Mencabut TNI aktif dari jabatan sipil.
Baca Juga: Aksi Teatrikal hingga Baca Puisi Warnai Aksi Demo Penolakan UU TNI di Surabaya
Pernyataan Demonstran
Koordinator BEM Nusantara Jatim, Helmy Fadiansyah Fendy di lokasi mengungkapkan penyebab pecahnya kericuhan pada aksi hari ini.
“Istilahnya kawan-kawan juga sudah lama memendam rasa kecewa, seperti bom waktu dari kawan-kawan masyarakat maupun mahasiswa juga, jadi yang mengakibatkan juga rasa tidak puas dari kawan-kawan, dari kawan-kawan instansi juga tidak menyambut baik kami, akhirnya terjadi seperti ini,” kata Helmy kepada KompasTV.
Ia menilai masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan undang-undang dan ada proses yang terkesan tergesa-gesa dan ditutup-tutupi.
“Jadi kan istilahnya mereka sebagai wakil rakyat mewakili kita, tapi mereka tidak mewakili kita sama sekali,” ujar Helmy.
Dalam kesempatan itu, Helmy juga mengatakan, jika pada aksi hari ini pihak pemerintah Jawa Timur tidak menemui massa aksi, mereka berencana melakukan gerakan selanjutnya di hari yang berbeda.