DAMASKUS, KOMPAS.com – Presiden transisi Suriah Ahmed Al Sharaa terus berupaya memperkuat kendali pemerintahannya dengan membubarkan kelompok-kelompok bersenjata di negara itu.
Sejak menggulingkan Bashar Al Assad pada Desember 2024, pemerintah baru Suriah berusaha mengonsolidasikan kekuasaannya setelah lebih dari 13 tahun perang saudara.
Salah satu langkah yang diambil Sharaa adalah mencapai kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi.
Baca juga: Israel Lakukan 17 Serangan Udara di Suriah, Meningkat Sejak Assad Digulingkan
Kesepakatan itu diumumkan pada Senin (10/3/2025) dan bertujuan mengintegrasikan lembaga-lembaga pemerintahan otonomi Kurdi di timur laut ke dalam pemerintahan nasional.
Kesepakatan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah minoritas Alawi Suriah, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara sejak jatuhnya Assad.
Dalam pernyataan yang dirilis Senin, kedua pihak menegaskan komitmen mereka terhadap “integrasi semua lembaga sipil dan militer di timur laut Suriah dalam pemerintahan negara Suriah, termasuk pos perbatasan, bandara, serta ladang minyak dan gas.”
Media pemerintah merilis foto pertemuan Sharaa dan pemimpin SDF, Mazloum Abdi, yang berjabat tangan usai penandatanganan perjanjian tersebut.
Dikutip dari kantor berita AFP, Selasa (11/3/2025), pernyataan itu menegaskan bahwa komunitas Kurdi adalah bagian penting dari negara Suriah dan berhak atas kewarganegaraan serta hak-hak konstitusionalnya.
Pernyataan tersebut juga menolak segala bentuk seruan untuk memecah belah, ujaran kebencian, serta upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Suriah.
Baca juga: Korban Jiwa Capai 1.000 Orang, Apa Pemicu Bentrok di Suriah?
Mazloum Abdi menyambut baik kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai peluang untuk membangun Suriah yang baru.
“Kami berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, menjamin hak-hak semua warga Suriah, serta memenuhi aspirasi mereka terhadap perdamaian dan martabat,” kata Abdi melalui akun X.
SDF selama ini berfungsi sebagai tentara de facto bagi pemerintahan otonom Kurdi yang mengendalikan sebagian besar wilayah utara dan timur Suriah.
Wilayah ini mencakup sebagian besar ladang minyak dan gas negara itu, yang berpotensi menjadi sumber daya penting bagi pemerintah baru dalam upayanya membangun kembali Suriah.
Perjanjian tersebut juga mencantumkan komitmen Pemerintah Suriah dalam memerangi kelompok bersenjata yang masih setia kepada Assad serta menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan persatuan nasional.
Baca juga: PBB Tanggapi Bentrokan di Suriah yang Tewaskan Lebih dari 1.000 Orang