Profil Indra Iskandar,Sekjen DPR RI yang Sebentar Lagi Dipenjarakan KPK Hartanya Rp 7 Miliar
TRIBUN-MEDAN.COM,- Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar sebentar lagi dipenjarakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, ia sudah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan furnitur Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020.
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan akan segera memenjarakan Sekjen DPR RI tersebut begitu penghitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung.
Baca juga: Profil Emil Audero, Pemain Naturalisasi Berdarah Campuran Indonesia Italia Kelahiran Mataram
Baca juga: Profil Nabila Taqiyyah, Penyanyi Asal Aceh Berparas Ayu Sukses Telurkan Lagu-lagu yang Hits
“Tersangka belum ditahan, masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Untuk tersangka 7 orang yaitu Indra Iskandar selaku PA dkk,” kata Setyo dalam pernyataannya, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Adapun terkait alasan perkara Indra Iskandar terkesan mandek adalah dikarenakan tim satuan tugas (satgas) penyidik yang menangani kasus Indra juga mengurus perkara lain.
“Ini mungkin masalah pembagian perkara saja, di satgas saja. Mungkin karena satgasnya, saya barusan cek juga tadi satgasnya. Mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya delay saja, pasti ada penyelesaian,” kata Setyo.
Indra Iskandar sempat melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, tak lama berselang, Indra mencabut gugatannya itu.
Baca juga: Profil Muhammad Saaih Halilintar dan Sumber Kekayaannya, Punya Penghaslikan Fantastis Tiap Bulan
Profil Indra Iskandar
Indra Iskandar merupakan Sekjen DPR RI yang sudah menjabat sejak tahun 2018 silam.
Ia lahir di Rawamangun, Jakarta, 14 November 1966.
Dr Ir Indra Iskandar MSi, adalah putra asli Aceh.
Ayahnya, Abu Bakar asal Gampong Puuk, Kemukiman Lhang Tijue, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
Sedangkan ibunya asal Gampong Keuniree, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh.
Keduanya diperkirakan sudah merantau ke Jakarta sejak tahun 1950-an.
Baca juga: Profil Noer Fajrieansyah, Suami Kedua Meutya Hafid yang Terseret Dugaan Korupsi Impor Gula
Indra mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta.
Kariernya pun bersinar, sehingga setelah reformasi tahun 1998, ketika Presiden dijabat KH Abdurrahman Wahid, Indra Iskandar diminta untuk membantu Presiden yang lebih dikenal Gus Dur ini.
“Dengan Gus Dur, pernah sama-sama dalam satu forum demokrasi di Istana melalui Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg),” kata Indra Iskandar menjawab Serambinews.com, Jumat (30/7/2021) silam.
Sederet tugas dan jabatan pernah dipercayakan kepada Indra Iskandar di Kemensesneg hingga ia menjabat Kepala Biro Umum dan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah.
Menurutnya, ada satu tugas menarik yang diamanahkan Gus Dur kepadanya, tetapi tak banyak diketahui orang.
Baca juga: Profil Kae Asakura, Bintang Film Dewasa Jepang yang Ramai Dikabarkan Pindah Agama
Ya, pada tahun 2000, Indra mendapat tugas khusus dari Presiden Gusdur.
Tugas itu, yakni mendampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ketika itu, Bondan Gunawan bertemu Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Teungku Abdullah Syafi’i di Aceh.
Menurut Indra, melalui pendekatan sebagai sesama anak bangsa, pertemuan yang menjadi titik awal dibukanya komunikasi secara resmi antara Pemerintah Indonesia dan GAM itu berjalan sangat kondusif dan humanis.
“Padahal ketika itu hubungan antara Pemerintah Indonesia dan GAM masih sangat panas,” kata Indra Iskandar mengenang.
Singkatnya setelah sekitar 20 tahun berkarir di Kementerian Sekretaris Negara dengan berbagai jabatan, pada 14 Mei 2018, Indra Iskandar resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI.
Baca juga: Profil Hartono Soekwanto, Presiden Zen Nippon Airinkai yang Viral Lakukan Aksi Koboi di Jalanan
Sebuah tugas berat di tengah memanasnya perpolitikan dalam negeri menjelang Pemilu 2019, sehingga hal ini pun berpengaruh terhadap dinamika di DPR RI.
Namun dengan jiwa dan pengalaman kepemimpinannya yang sudah mumpuni, semuanya berjalan ringan.
“Nyoe na kemauan jih yang beutoi-beutoi, pasti terbuka jalan,” kata Indra dalam Bahasa Aceh.
Artinya jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti akan terbuka jalan, sehingga sentimen antar partai politik di DPR bisa diredam.
Menurutnya, di bawah kepemimpinannya, Sekretariat DPR RI mulai mengimplementasikan konsep parlemen modern.
Ia menambahkan, parlemen modern di tengah kondisi politik dunia yang dinamis, merupakan keniscayaan yang sedang diperjuangkan dengan sepenuh hati oleh DPR RI.
Parlemen modern atau DPR modern yang dimaksud adalah parlemen yang menerapkan transparasi, teknologi informasi, dan representasi.
Seluruh aktivitas DPR dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online.
“Dalam upaya ini, tentu saja DPR RI membutuhkan dukungan yang mampu mewujudkan cita-cita tersebut.
Nah, di sinilah sesungguhnya penting dan strategisnya kedudukan Sekretaris Jenderal DPR RI.
Salah satu wujud parlemen modern itu adalah dengan mengetengahkan program E-Parle.
Melalui E-Parlemen, Sekretariat DPR RI mampu menjembatani keinginan masyarakat untuk bisa mengakses secara utuh sekaligus berkomunikasi dengan para wakilnya di gedung parlemen secara online,” ujar Indra.
Hal ini juga sejalan dengan disertasinya dalam program doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) beberapa waktu lalu.
Disertasi itu, yakni Strategi Pengembangan Kapabilitas Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Teknologi untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.
Harta Kekayaan
Berdasarkan informasi dari laman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Indra Iskandar terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2022 lalu.
Adapun total kekayaan Indra Iskandar senilai Rp 7 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
Harta Kekayaan Indra Iskandar
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 6.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 790 m2/347 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 4.500.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp 2.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 400.000.000
1. MOBIL, WRANGLER JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp 400.000.000
C.HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 225.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp 667.724.227
E. KAS DAN SETARA KAS Rp 180.659.362
F. HARTA LAINNYA Rp 0
Sub Total Rp 7.973.383.589
II. HUTANG Rp 400.714.277
III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 7.572.669.312
Perjalanan Kasus
Indra Iskandar sendiri diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu, 15 Mei 2024.
Mantan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku sekjen DPR.
Selain itu, penyidik KPK turut mencecar Indra soal vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan furnitur RJA DPR.
“Indra Iskandar [Sekretaris Jenderal DPR RI], saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI,” kata Ali dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).
“Termasuk dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR,” imbuhnya.
Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruang kerja Sekjen DPR Indra Iskandar hingga ruangan biro dan staf, Selasa, 30 April 2024.
Pada Senin, 29 April 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran.
Lokasi itu merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Dari semua lokasi yang digeledah tersebut, tim penyidik KPK menyita beragam alat bukti berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan RJA DPR RI tahun anggaran 2020. Diduga kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Modus korupsinya diduga terkait penggelembungan harga atau mark up.
Proyek yang dikorupsi meliputi peralatan-peralatan rumah jabatan.
Dari peralatan ruang tamu, tempat makan, pengadaan kursi, lemari, dan sejenisnya.
Berdasar penelusuran dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pada 2020 terdapat empat proyek pengadaan kelengkapan RJA DPR.
Proyek-proyek yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR ini diperuntukkan dua kompleks perumahan anggota parlemen di Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan dan di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Pertama, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Ulujami dengan nilai pagu paket Rp9.963.500.000, sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp9.962.630.700.
Proyek ini dimenangkan PT Hagita Sinar Lestari Megah dengan nilai penawaran Rp9.752.255.700.
Perusahaan yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 32 RT 006 RW 006, Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini menggeser 87 peserta lelang lain.
Kedua, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok A dan B dengan nilai pagu paket Rp39.730.600.000. sementara HPS sebesar Rp39.727.710.000.
Proyek dimenangkan Dwitunggal Bangun Persada yang memasukkan harga penawaran sebesar Rp38.928.186.000.
Perusahaan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kavling B Commercial Area Industri Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini sukses mengalahkan 69 peserta lelang.
Berikutnya, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp37.744.100.000. Sementara nilai HPS sebesar Rp37.741.324.500.
Pemenangnya PT Haradah Jaya Mandiri dengan penawaran harga sebesar Rp36.797.807.376. Perusahaan yang terletak di Kompleks Ruki Sentral Niaga Taman Kota, Jalan Raya Basmol Nomor 2D RT 001/05 Kembangan, Jakarta Barat ini menggeser 68 peserta lelang lain.
Terakhir, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR RI Kalibata Blok C dan D dengan nilai pagu paket Rp33.991.800.000, sementara nilai HPS sebesar Rp33.989.263.000.
Proyek ini dimenangkan PT Paramitra Multi Prakasa yang memasukkan harga penawaran Rp32.863.600.000. Perusahaan ini terletak di Ruko Bojong Indah Lantai 2, Jalan Pakis Raya No. 88 N RT 009 RW 06, Cengkareng, Jakarta Barat ini, mempecundangi 70 peserta lelang lainnya.
Berdasar penghitungan dari nilai HPS untuk keempat proyek yang diadakan Sekretariat Jenderal DPR itu, jumlahnya mencapai Rp121.420.925.200.
KPK sempat melakukan pencegahan keluar negeri terhadap tujuh orang dalam perkara ini selama enam bulan pertama.
Mereka yakni Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar; Hiphi Hidupati, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI; Tanti Nugroho, Dirut PT Daya Indah Dinamika; dan Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada.
Kemudian, Kibun Roni, Direktur Operasional PT Avantgarde Production; Andrias Catur Prasetya, Project Manager PT Integra Indocabinet; dan Edwin Budiman, swasta.
Di sisi lain, sumber Tribunnews menyebut bahwa tujuh pihak yang dicegah bepergian ke luar negeri itu berstatus sebagai tersangka.
“Tersangka semua mereka,” katanya.(tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan