Dedi Mulyadi Heran Anggaran Buat Bangun Kelas Cuma Rp60 M,Tapi Beli Alat Komunikasi Rp730 M: Aneh

TRIBUNJATIM.COM – Sejumlah anggaran yang tidak wajar di Provinsi Jawa Barat (Jabar) diungkap sang Gubernur, Dedi Mulyadi.

Ia memberikan contoh anggaran pembangunan ruang kelas baru yang hanya mencapai Rp60 miliar.

Sedangkan anggaran untuk pembelian alat telekomunikasi sekolah malah mencapai Rp730 M.

Baca juga: Sukatani Minta Maaf ke Polri Atas Lagu Bayar Bayar Bayar, Musisi Ramai Membela: Aku Bersama Kalian

Melansir Kompas.com, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang tidak wajar di Jawa Barat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran untuk pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

“Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar,” ungkapnya.

“Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.

“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.

Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

Baca juga: Tri Buruh Pabrik Gagal CPNS Gegara Tinggi Badan Kurang 0,5 Cm, Padahal Peraih Skor Tertinggi: Ikhlas

Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain,” tegasnya.

Selain itu, Dedi juga mengumumkan penghapusan anggaran untuk baju dinas Gubernur Jabar yang selama ini mencapai Rp 150 juta.

Dia menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.

“Anggaran kunjungan luar negeri Rp1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp1,8 miliar disisain hanya Rp700 juta,” ujar dia.

Dedi menekankan bahwa pihaknya tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan.

Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.

Dedi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

“Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” pungkas Dedi.

Baca juga: Warga Ancam Robohkan Sendiri Tower di Atap Rumah Tetangga, Keluhan Tak Segera Digubris: Turunkan

Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.

“Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah.”

“Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.

Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.

“Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting.”

“Per tadi malam itu bisa mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com