JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan “legowo” berapa pun nominal yang ditetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terhadap proyek infrastruktur usai efisiensi anggaran.
“Apa pun sih saya oke-oke aja, mau dikasih Rp 1 triliun pun saya oke, enggak ada masalah,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, hal penting yang harus diingat adalah pembangunan proyek infrastruktur dikerjakan secara maksimal.
Sebelumnya diketahui, Kementerian PU sempat mengajukan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 60,6 triliun.
Baca juga: Dody Pastikan “Work From Anywhere” Tak Berlaku bagi Pegawai Kementerian PU
Hal tersebut disampaikan Dody dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (03/12/2024).
“Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun,” ucap Dody.
Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 8,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.
Alih-alih anggaran Kementerian PU tahun 2025 ditambah, malah dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun pada tahun 2025.
Pemangkasan tersebut menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.