WASHINGTON, KOMPAS.com– Pemerintahan Presiden Donald Trump memberhentikan sekitar 60 pejabat senior di US Agency for International Development (USAID). Pemberhentian itu dilakukan setelah Washington membekukan bantuan AS di seluruh dunia. Kantor berita Reuters melaporkan hal tersebut, Selasa (28/1/2025).
Sabtu lalu, pemerintah AS di bawah Trump meminta para staf USAID mendukung perubahan dalam cara Washington mengalokasikan bantuan di seluruh dunia agar sejalan dengan kebijakan “America First” Trump. Pemerintah mengancam untuk memberikan “tindakan disipliner” kepada staf manapun yang mengabaikan perintah tersebut.
Sebuah memo internal yang dikirim ke para karyawan USAID pada Senin sore mengatakan bahwa kepemimpinan baru mengidentifikasi beberapa tindakan di badan itu yang “tampaknya dirancang untuk menghindari Perintah Eksekutif Presiden dan mandat dari rakyat Amerika.”
Baca juga: Freeport Indonesia-USAID Kolaborasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Papua
“Sebagai akibatnya, kami memberikan cuti administratif dengan gaji dan tunjangan penuh kepada sejumlah karyawan USAID hingga ada pemberitahuan lebih lanjut, sambil kami menyelesaikan analisis kami terkait tindakan-tindakan itu,” kata Penjabat Administrator Jason Gray dalam memo yang diperoleh Reuters.
Tindakan pemerintah itu mengancam miliaran dolar bantuan penyelamatan nyawa dari donor tunggal terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, AS mengucurkan bantuan sebesar 72 miliar dolar (Rp 1.168 triliun). Jumlah itu mencapai 42 persen dari seluruh bantuan kemanusiaan yang tercatat PBB pada 2024.
Memo pada Senin sore itu tidak merinci berapa banyak orang yang terkena dampak keputusan tersebut. Namun sejumlah sumber Reuters yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa jumlahnya sekitar 57 hingga 60 orang.
Mereka yang diberhentikan mencakup staf karier yang menduduki posisi kepemimpinan di hampir semua biro USAID yang berbasis di Washington. Peran mereka meliputi bidang keamanan energi hingga keamanan air, pendidikan anak-anak hingga teknologi digital, kata sumber-sumber tersebut. Staf di kantor penasihat umum badan tersebut termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran.
“Orang-orang menyebut kejadian itu sebagai pembantaian Senin sore,” kata Francisco Bencosme, yang merupakan pimpinan kebijakan USAID di China hingga awal bulan ini.
“Keputusan ini melemahkan keamanan nasional kita dan menguatkan musuh-musuh kita… Alih-alih berfokus pada China, Korea Utara, atau Rusia, pemerintahan Trump malah mengejar pegawai negeri yang telah melayani banyak pemerintahan – termasuk pemerintahan Trump yang pertama.”
USAID belum menanggapi kabar tersebut.
Bantuan yang Menyelamatkan Nyawa
Pemerintahan baru AS di bawah Trump, yang secara efektif mulai berkeja pekan lalu, telah memindahkan atau memecat ratusan pegawai di beberapa lembaga. Alasan pemecatan dan pemindahan para pegawai itu adalah untuk mewujudkan janji Trump merombak birokrasi federal yang dia yakini memusuhi dirinya selama masa kepresidenannya yang pertama, tahun 2017-2021.
Beberapa jam setelah menjabat, Trump memerintahkan penghentian sementara selama 90 hari bantuan luar negeri AS guna meninjau apakah bantuan tersebut sejalan dengan prioritas kebijakan luar negerinya. Pada Jumat, Departemen Luar Negeri menginstruksikan penghentian pelaksanaan bantuan secara global, bahkan untuk bantuan yang sudah berjalan.
Memo kedua pada hari Sabtu menjelaskan kepada para staf USAID bahwa penghentian pengeluaran bantuan luar negeri berarti “penghentian total”. Satu-satunya pengecualian adalah bantuan pangan darurat kemanusiaan dan untuk pejabat yang kembali ke tempat tugasnya.
Pengecualian lebih lanjut dapat diberikan tetapi memerlukan pembenaran yang substansial dan harus melalui proses persetujuan berlapis yang mencakup keputusan akhir dari Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Program yang didanai USAID membantu jutaan orang di seluruh dunia melawan HIV/AIDS dan memberikan dukungan untuk berbagai hal mulai dari akses terhadap air bersih, infrastruktur layanan kesehatan, dan kesehatan anak-anak.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, hari Senin mendesak Amerika Serikat mempertimbangkan pengecualian tambahan.
“Jika ini tidak dibatalkan, hal itu akan merusak bantuan luar negeri AS. Hal itu akan melemahkan USAID secara permanen,” kata Jeremy Konyndyk, mantan pejabat USAID yang kini menjadi presiden Refugees International.