KOMPAS.com – Pemerintah Jepang bersedia membayar orang-orang sebesar 4,8 juta yen atau sekitar Rp 500 juta untuk pendatang baru yang mau tinggal dan menetap di pedesaan.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari Program Revitalisasi Regional negara tersebut.
Dikutip dari Mirror, Senin (13/1/2025), inisiatif ini dirancang untuk memberikan kehidupan baru di daerah-daerah yang lebih tenang di Jepang, usai penduduk setempat yang pindah ke kota metropolitan seperti Tokyo dan Kyoto.
Fenomena ini turut disorot oleh Seven Seas Worldwide, perusahaan global yang berspesialisasi dalam relokasi dan pengiriman internasional.
“Banyak anak muda Jepang yang tidak mau repot-repot mencari pembeli saat mereka mewarisi rumah keluarga yang sudah tua,” kata Kepala Operasi Seven Seas Worldwide, Wayne Mills.
“Ada ratusan rumah pedesaan tradisional Jepang yang menawarkan lokasi, ruang, dan arsitektur yang menakjubkan yang akan terbuang percuma saat ini,” tambahnya.
Baca juga: Diduga Terlibat Kasus Pembunuhan, 6 WNI Ditangkap Polisi Jepang
Bisa meningkatkan perekonomian daerah
Mills melihat fenomena ini sebagai kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi mereka yang berjiwa petualang.
Di luar keuntungan pribadi, program ini menjanjikan peremajaan pedesaan Jepang dan kemungkinan besar akan meningkatkan perekonomian.
“Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan salah satu dari properti yang luar biasa ini dan memulai petualangan baru yang menakjubkan,” kata dia.
“Ini adalah win-win solution. Anda mendapatkan awal yang baru dan bantuan, sementara ekonomi lokal menikmati dorongan yang sangat dibutuhkan,” sambungnya.
Salah satu tempat yang dapat dikunjungi untuk bergabung dalam skema ini adalah kota nelayan kecil Takahama.
Kota ini Terletak di Prefektur Fukui, desa yang indah ini terkenal dengan pantainya yang menakjubkan.
Akan tetapi, hingga kini masih belum ada informasi lebih lanjut bagaimana mekanisme untuk mengikuti program tersebut, termasuk apakah program ini hanya boleh diikuti oleh warga Jepang saja, atau bisa diikuti oleh warga negara asing.
Baca juga: Bank di Jepang Terapkan Sumpah Darah agar Pegawainya Tidak Mencuri Uang
Krisis populasi di Jepang
Sepinya desa-desa di Jepang juga disebabkan oleh populasi penduduk Jepang menurun drastis dalam beberapa tahun ini.
Dikutip dari Harvard International Review (30/10/2024), Perdana Menteri Fumio Kishida mengungkapkan banyaknya penyusutan populasi Jepang pada 2023.
Sejak mencapai puncak 128 juta orang pada 2008, total populasi Jepang telah mengalami penurunan tajam.
Selain itu, populasi usia kerjanya diperkirakan akan menyusut sebesar 19 juta antara tahun 2023 dan 2050.
Menanggapi krisis ini, pemerintah Jepang telah mencoba beberapa cara, termasuk memberi insentif untuk ibu hamil sebesar 100.000 yen atau sekitar Rp Rp 10,5 juta.
Jepang juga meningkatkan jumlah imigran muda yang diizinkan masuk ke negara ini untuk menambah jumlah tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada orang tua dalam perekonomian.
Reformasi ini tidak mendapat reaksi keras dari masyarakat seperti yang terjadi di negara-negara Eropa yang mengalami penyusutan populasi, dan sebagian besar masyarakat Jepang tampak puas dengan perubahan imigrasi.
Peningkatan dukungan bagi imigran yang masuk ke Jepang akan menjadi sangat penting bagi upaya negara ini untuk menarik lebih banyak pemuda dari luar negeri dan menyelesaikan krisis populasinya.
Baca juga: 2025-2030: Kompetisi Rusia, AS, China, India, dan Jepang Menuju Bulan