Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menyebut program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki efek baik bagi perekonomian warga sekitar pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Eliza menjelaskan bahwa pembentukan dapur SPPG yang tersedia di 26 provinsi, dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat. Ini karena, mulai dari petugas hingga bahan-bahan pangan yang digunakan semua bersumber dari lokal.
“Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal,” ujar Eliza, seperti dikutip dari Antara, Senin (13/1).
Dia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.
Eliza turut menyebut hal ini sebagai multipplier effect dari program makan bergizi gratis. Dengan terangkatnya produk tenaga kerja dan pangan lokal, cara ini juga bisa menciptakan lapangan kerja baru.
“Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” tambahnya.
Program makan bergizi gratis ini sudah berjalan sejak pekan lalu (6/1). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Sebanyak 190 SPPG atau Dapur MBG tersebar mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.
Ketersediaan dapur ini juga sampai meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.