REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa (7/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, DEN menegaskan komitmen untuk mendukung program prioritas pemerintah khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan.
“Di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi karena itulah yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan,” ucap anggota DEN Mari Elka Pangestu kepada awak media.
Menurut Mari, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan modernisasi melalui sistem administrasi coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Melalui sistem tersebut, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).
“Nah ini untuk memperbaiki collection pajak, data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID siapa itu pembayar pajaknya dan data-data lain yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga memperbaiki koleksi pajaknya,” ucap Mari.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting digitalisasi. “Pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange,” ujar mantan menteri perdagangan (mendag) tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menpan-RB Rini Widyantini menyampaikan, kesiapan sejumlah kementerian dalam melakukan transformasi digital. Dalam melakukan transformasi ini, Rini menuturkan, sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian salah satunya infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI).
“Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.
Mari menambahkan, DEN juga membahas dengan Presiden Prabowo cara bisa meningkatkan penerimaan negara. Dia merujuk studi Bank Dunia yang baru-baru ini pada Desember 2024, di mana ada temuan bahwa apa yang disebut sebagai tax gap, yaitu gap antara atau selisih antara yang benar-benar dikutip dana yang diperoleh.
Pun ada dana yang seharusnya diperoleh itu 6,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sama dengan Rp 1.500 triliun. “Dan itu terdiri dari 3,7 persen dari PDB yang gap kepatuhan dan 2,7 persen karena kebijakan,” kata Mari.
DEN, kata dia, menegaskan kepada Prabowo tentang pentingnya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan perbaikan administrasi dan juga mengurangi penghindaran pajak. Mari pun menegaskan, yang paling penting adalah program digitalisasi.
“Karena itu yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak, maupun mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan. Karena intinya percuma kita naikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi,” ucap Mari.