jpnn.com, YOGYAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk membumikan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi bertajuk Komdigi Menjangkau: Campus, We’re Coming!, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (11/12).
Meutya menyatakan pendekatan bertahap akan menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi AI.
“Biasanya, sesuatu untuk kemajuan perlu kita perbincangkan terlebih dahulu dengan para pihak. Setelah ada kesepahaman, barulah kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya,” ujarnya.
Baca Juga: Libatkan Berbagai Sektor, Komdigi Gelar Malam Anugerah UMKM Level Up 2024
Menurutnya, masyarakat harus memahami dan merasa nyaman terlebih dahulu dengan teknologi baru sebelum sepenuhnya mengadopsinya.
Pemerintah memandang AI bukan sebagai ancaman, melainkan sebuah peluang besar sekaligus tantangan.
Data menunjukkan bahwa AI akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada 2025, tetapi di saat yang sama akan menciptakan 90 juta pekerjaan baru di bidang seperti pengembangan AI, data sains, dan kolaborasi manusia dengan AI.
“Artinya, ada yang hilang, tetapi lebih banyak yang datang. Ini adalah peluang yang harus kita manfaatkan, terutama oleh generasi muda,” tambah Meutya.
Baca Juga: SIG Meyakini Precise Interlock Brick jadi Solusi Jitu Tantangan Proyek 3 Juta Rumah
Dia juga menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam pengembangan AI. Maka Indonesia menjadi negara pertama yang mendorong AI etik, sejalan dengan panduan UNESCO.
“Etika dan kreativitas harus berjalan seiring. Teknologi memiliki batasan, dan etika adalah pengendali utama agar manfaatnya tetap optimal,” jelasnya.
Pemerintah telah mengeluarkan panduan etik dalam bentuk surat edaran. Mulai 2025, serial diskusi dengan para pemangku kepentingan akan digelar untuk meningkatkan regulasi agar lebih kuat dan inklusif.
Baca Juga: Garasi Agan Indonesia Hadirkan Auto Detailing Profesional untuk Mobil dan Motor
“Kami tidak akan menghambat inovasi teknologi, tetapi mendorong penggunaannya untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” tegas Meutya.
Maka itu Indonesia membutuhkan sembilan juta talenta digital hingga 2030 untuk menguasai teknologi digital, termasuk AI.
Tantangan ini diakui Meutya sebagai pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Namun, dia optimistis karena adanya dukungan akademisi, termasuk UGM.
Diskusi ini juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk menciptakan solusi inklusif dan berkelanjutan.
“AI menghadirkan peluang besar, tetapi juga tanggung jawab besar. Kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memastikan teknologi ini dimanfaatkan dengan bijak,” ujar Meutya.
Meutya berharap generasi muda tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga inovator yang menciptakan solusi bermakna.
“Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mari bersama-sama menciptakan masa depan digital Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global,” serunya.(chi/jpnn)